Demo 5 September 2025 Digelar Kembali di DPR RI, BEM SI Gaungkan 17+8 Tuntutan Rakyat

TRIBUNGORONTALO.COM -- Gelombang aksi mahasiswa kembali menyasar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025). 

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan akan menggelar demonstrasi besar dengan membawa “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mereka nilai mendesak untuk segera dijalankan pemerintah dan parlemen.

Aksi bertajuk #SelamatkanIndonesia ini disebut sebagai puncak rangkaian demonstrasi yang sejak beberapa hari terakhir digelar di berbagai daerah. 

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus diperkirakan turun ke jalan, didukung sejumlah organisasi masyarakat sipil.

BEM SI menegaskan bahwa pergerakan kali ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk keresahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, DPR, hingga aparat keamanan. 

Baca juga: Ratusan Warga Antre Kue Walima di Masjid Agung Baiturrahim Gorontalo Saat Maulid Nabi

Mereka menuntut investigasi kasus pelanggaran HAM saat demo akhir Agustus, penghentian kenaikan fasilitas DPR, hingga reformasi sektor ketenagakerjaan.

Polisi dan TNI sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Senayan untuk mengantisipasi kepadatan massa. 

Potensi penutupan jalan terbuka jika jumlah peserta aksi membludak.

Dilansir dari TribunPriangan.com, balam unggahannya tersebut, BEM SI menegaskan jika pergerakan ini lahir dari keresahan rakyat yang sesungguhnya, bukan sekadar hasrat turun ke jalan.

"Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama," tulis BEM SI.

Baca juga: GORONTALO TERPOPULER: Kronologi Suami Tikam Istri hingga SDN 54 Bakal Dibangun Jadi SMA 8

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

Adapun tuntutan yang disusun berjudul "17+8 Tuntutan Rakyat sebagai berikut:

Deadline 5 September

1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
11. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
12. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
13. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
14. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
15. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
16. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Deadline 31 Agustus 2026

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran  
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif  
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil  
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor  
5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis  
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian  
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com