Respons Wawali Indra Gobel Terkait Dapur MBG di Kota Gorontalo yang Ditutup Wagub

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel merespons isu penutupan sementara sebuah dapur MBG di wilayahnya.

Sebelumnya, penutupan itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah yang juga sebagai ketua satgas MBG Provinsi Gorontalo. 

Saat ditemui di Bele Yiladia, nama aula di Rudis Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel terlihat kaget dengan penutupan tersebut.

Namun setelah mengetahui alasannya, ia pun mendukung keputusan tersebut. 

Baca juga: Truk Muat Gas Elpiji Ditabrak di Bilato Gorontalo, Sopir Diduga Terjepit

"Ya memang begitu. Jika sudah disurati tiga kali tapi tidak memperbaiki, ya mesti ditutup sementara. Tepat itu," kata Indra Gobel usai acara  Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Satuan Pendidikan dan SPPG Se Kota Gorontalo Tahun 2026.

Terkait perbaikan layanan ini pun kata Indra sudah ia ungkapkan saat pertemuan dengan para kepala sekolah dan perwakilan dapur MBG. 

Perlu diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Program ini kata Indra untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik.

Dalam pelaksanaannya di daerah, makanan disiapkan melalui dapur MBG, yang secara teknis dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Wali Kota menekankan bahwa program yang berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak harus dijalankan dengan standar yang ketat, mulai dari penyediaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada peserta didik.

“Dalam program yang menyangkut kesehatan anak-anak, tidak boleh ada ruang bagi kelalaian,” tegas dalam acara yang juga dihadiri 63 kepala sekolah dasar (SD) dan 15 kepala sekolah menengah (SMA/SMK).

Baca juga: Kisah Guru Honorer di Gorontalo, Gaji Rp 600 Ribu tapi Tetap Mengajar hingga jadi PPPK

Ia mengatakan Pemerintah Kota Gorontalo memberikan perhatian serius terhadap keamanan dan kelayakan pangan yang disajikan kepada siswa.

Beberapa temuan di lapangan terkait makanan yang tidak layak konsumsi maupun produk pangan yang tidak memenuhi standar menjadi peringatan bagi semua pihak untuk meningkatkan pengawasan.

Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam operasional dapur MBG, termasuk pengelola dapur, penyedia bahan pangan, hingga pihak terkait lainnya, diminta memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan kelayakan konsumsi.

Wakil Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil tindakan apabila pelanggaran masih terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.