Pemkot Gorontalo Prioritaskan Penanganan Sampah, Banjir, dan Penguatan Layanan Publik

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan kantor wali kota baru.

Tahun ini fokus diarahkan pada penyusunan studi kelayakan, pembebasan lahan, serta penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Pembangunan fisik direncanakan berlangsung secara bertahap agar tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Sinergi Antar Pemerintah dan Dukungan Anggaran

Novie menegaskan, pembangunan Kota Gorontalo tidak dapat berjalan tanpa sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Penyelarasan program pembangunan dilakukan agar sejalan dengan RPJMD daerah dan RPJMN nasional, termasuk program prioritas nasional Asta Cita.

Ia menambahkan, masyarakat mengharapkan kehadiran pemerintah tanpa melihat batas kewenangan antarinstansi.

“Persoalan jalan, drainase, maupun kebencanaan memang memiliki pembagian kewenangan. Namun masyarakat hanya melihat pelayanan negara secara keseluruhan,” jelasnya.

Untuk mendukung program pembangunan, Dinas PUPR Kota Gorontalo mengelola anggaran sekitar Rp57 miliar pada 2026.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pengendalian banjir, penguatan pengelolaan sampah, serta pembangunan Mall Pelayanan Publik dan persiapan kantor wali kota baru.

 (*)