Pemkot Gorontalo Prioritaskan Penanganan Sampah, Banjir, dan Penguatan Layanan Publik

“Isu persampahan menjadi perhatian utama pimpinan daerah, bahkan sampai melakukan penyesuaian kerja sama untuk mendukung pengelolaan sampah,” katanya.

Pemerintah kota mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp200 juta per wilayah yang difokuskan pada kegiatan pembersihan drainase dan pengangkutan sampah.

Selain itu, pengadaan armada pengangkut sampah juga terus dilakukan, baik melalui anggaran daerah maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Respons Penanganan Banjir Mulai Terlihat

Kota Gorontalo selama ini dikenal rawan banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi.

Namun pemerintah daerah menilai upaya penanganan banjir mulai menunjukkan hasil.

Salah satu contoh yang disoroti adalah pembangunan cekdam di wilayah Talumolo. Infrastruktur tersebut dibangun untuk menekan luapan air yang sebelumnya kerap menyebabkan gangguan aktivitas masyarakat.

“Pembangunan cekdam dan pembersihan saluran langsung diperintahkan sejak awal masa pemerintahan. Dampaknya, genangan banjir besar di kawasan tersebut mulai berkurang,” ungkap Novie.

Selain Talumolo, beberapa titik genangan seperti di Jalan Sudirman, kawasan Mufidah, dan sekitar SMA Negeri 3 Gorontalo disebut mengalami perbaikan signifikan. Air yang sebelumnya menggenangi jalan kini relatif cepat surut setelah hujan.

Kondisi Jalan Kota Butuh Perhatian

Pemerintah Kota Gorontalo juga melakukan evaluasi kondisi infrastruktur jalan melalui survei terbaru. Hasilnya menunjukkan tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan dibandingkan data lama.

Berdasarkan survei, kondisi jalan mantap di Kota Gorontalo saat ini berada di angka sekitar 50,029 persen, sementara jalan tidak mantap mencapai 49,971 persen dari total panjang jalan sekitar 235 kilometer.

Sejumlah ruas jalan yang telah masuk program penanganan meliputi Jalan Mawar, Jalan Suprapto, Lingkar Pasar Sentral, hingga Jalan Sawit. Pemerintah juga melakukan pemeliharaan berkala pada sejumlah ruas strategis lainnya.

Keterbatasan anggaran, termasuk belum diterimanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program Instruksi Presiden terkait jalan daerah, menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan.

Pembangunan Mall Pelayanan Publik dan Kantor Wali Kota

Dari sektor cipta karya, pemerintah kota menargetkan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu proyek strategis. Fasilitas tersebut dirancang untuk memusatkan berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi.

“Renovasi fisik MPP ditargetkan dimulai tahun ini, dengan harapan dapat diresmikan pada akhir tahun,” ujar Novie.

MPP akan memanfaatkan aset pemerintah daerah yang sebelumnya digunakan pemerintah provinsi. Seluruh organisasi perangkat daerah nantinya akan menghadirkan layanan terpadu dalam satu gedung.