Pemkot Gorontalo Prioritaskan Penanganan Sampah, Banjir, dan Penguatan Layanan Publik

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kota Gorontalo memprioritaskan pembangunan lima tahun ke depan pada sektor persampahan, pengendalian banjir, serta peningkatan layanan publik. 
• Selain memperbaiki infrastruktur jalan dan drainase, pemerintah juga menargetkan pembangunan Mall Pelayanan Publik dan kantor wali kota baru. 
• Seluruh program pembangunan didukung anggaran Rp57 miliar serta sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menetapkan arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang dengan menitikberatkan pada pembenahan infrastruktur persampahan, pengendalian banjir, serta peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.

Kebijakan tersebut diungkapkan dalam Tribun Podcast bertema Arah Pembangunan Kota Gorontalo yang berlangsung di Studio Tribun, Kamis (5/2/2026).

Podcast tersebut menghadirkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meydi Noviee Silangen.

Dalam kesempatan itu, Novie memaparkan berbagai capaian pembangunan selama satu tahun pemerintahan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, sekaligus menjelaskan rencana pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat posisi Kota Gorontalo sebagai kota berbasis jasa.

Empat Pilar Misi Pemerintah Kota

Novie menjelaskan, arah pembangunan Kota Gorontalo berlandaskan empat misi utama yang disusun berdasarkan visi kepemimpinan wali kota.

Misi pertama menitikberatkan pada penguatan nilai religius dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN).

Pemerintah menilai pembentukan karakter aparatur menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Miris, Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bolsel Didominasi Orang Terdekat

“Penguatan kemampuan baca tulis Al-Qur’an tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga bagi ASN sebagai bagian pembentukan karakter,” ujar Novie.

Misi kedua berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk pengembangan sektor UMKM.

Sementara itu, misi ketiga diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mandiri.

Adapun misi keempat berorientasi pada pembenahan sistem pemerintahan agar lebih profesional, inovatif, serta mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.

“ASN pada prinsipnya adalah pelayan masyarakat. Orientasinya harus pada pelayanan yang baik dan profesional,” jelasnya.

Penanganan Sampah dan Banjir Jadi Sorotan

Dalam rencana pembangunan jangka menengah, persoalan persampahan dan banjir menjadi perhatian utama pemerintah kota. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan dan kualitas lingkungan masyarakat.

Menurut Novie, Wali Kota Gorontalo memberi perhatian serius terhadap pengelolaan sampah, termasuk melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sistem penanganannya.

“Isu persampahan menjadi perhatian utama pimpinan daerah, bahkan sampai melakukan penyesuaian kerja sama untuk mendukung pengelolaan sampah,” katanya.

Pemerintah kota mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp200 juta per wilayah yang difokuskan pada kegiatan pembersihan drainase dan pengangkutan sampah.

Selain itu, pengadaan armada pengangkut sampah juga terus dilakukan, baik melalui anggaran daerah maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Respons Penanganan Banjir Mulai Terlihat

Kota Gorontalo selama ini dikenal rawan banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi.

Namun pemerintah daerah menilai upaya penanganan banjir mulai menunjukkan hasil.

Salah satu contoh yang disoroti adalah pembangunan cekdam di wilayah Talumolo. Infrastruktur tersebut dibangun untuk menekan luapan air yang sebelumnya kerap menyebabkan gangguan aktivitas masyarakat.

“Pembangunan cekdam dan pembersihan saluran langsung diperintahkan sejak awal masa pemerintahan. Dampaknya, genangan banjir besar di kawasan tersebut mulai berkurang,” ungkap Novie.

Selain Talumolo, beberapa titik genangan seperti di Jalan Sudirman, kawasan Mufidah, dan sekitar SMA Negeri 3 Gorontalo disebut mengalami perbaikan signifikan. Air yang sebelumnya menggenangi jalan kini relatif cepat surut setelah hujan.

Kondisi Jalan Kota Butuh Perhatian

Pemerintah Kota Gorontalo juga melakukan evaluasi kondisi infrastruktur jalan melalui survei terbaru. Hasilnya menunjukkan tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan dibandingkan data lama.

Berdasarkan survei, kondisi jalan mantap di Kota Gorontalo saat ini berada di angka sekitar 50,029 persen, sementara jalan tidak mantap mencapai 49,971 persen dari total panjang jalan sekitar 235 kilometer.

Sejumlah ruas jalan yang telah masuk program penanganan meliputi Jalan Mawar, Jalan Suprapto, Lingkar Pasar Sentral, hingga Jalan Sawit. Pemerintah juga melakukan pemeliharaan berkala pada sejumlah ruas strategis lainnya.

Keterbatasan anggaran, termasuk belum diterimanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program Instruksi Presiden terkait jalan daerah, menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan.

Pembangunan Mall Pelayanan Publik dan Kantor Wali Kota

Dari sektor cipta karya, pemerintah kota menargetkan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu proyek strategis. Fasilitas tersebut dirancang untuk memusatkan berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi.

“Renovasi fisik MPP ditargetkan dimulai tahun ini, dengan harapan dapat diresmikan pada akhir tahun,” ujar Novie.

MPP akan memanfaatkan aset pemerintah daerah yang sebelumnya digunakan pemerintah provinsi. Seluruh organisasi perangkat daerah nantinya akan menghadirkan layanan terpadu dalam satu gedung.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan kantor wali kota baru.

Tahun ini fokus diarahkan pada penyusunan studi kelayakan, pembebasan lahan, serta penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Pembangunan fisik direncanakan berlangsung secara bertahap agar tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Sinergi Antar Pemerintah dan Dukungan Anggaran

Novie menegaskan, pembangunan Kota Gorontalo tidak dapat berjalan tanpa sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Penyelarasan program pembangunan dilakukan agar sejalan dengan RPJMD daerah dan RPJMN nasional, termasuk program prioritas nasional Asta Cita.

Ia menambahkan, masyarakat mengharapkan kehadiran pemerintah tanpa melihat batas kewenangan antarinstansi.

“Persoalan jalan, drainase, maupun kebencanaan memang memiliki pembagian kewenangan. Namun masyarakat hanya melihat pelayanan negara secara keseluruhan,” jelasnya.

Untuk mendukung program pembangunan, Dinas PUPR Kota Gorontalo mengelola anggaran sekitar Rp57 miliar pada 2026.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pengendalian banjir, penguatan pengelolaan sampah, serta pembangunan Mall Pelayanan Publik dan persiapan kantor wali kota baru.

 (*)