Rapat DPRD Gorontalo Dihentikan Massa, Terungkap Dokumen Rekomendasi Pansus Tambang Raib

WALHI menilai, menyalahkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai penyebab tunggal adalah langkah yang keliru.

Aktivitas ekstraktif skala besar yang memiliki izin legal justru memberikan kontribusi kerusakan hutan yang lebih masif.

Kritik WALHI ini sejalan dengan tuntutan massa RADO yang meminta audit menyeluruh tanpa pandang bulu.

Kini, publik menanti apakah janji RDP dan audit independen tersebut benar-benar akan direalisasikan oleh DPRD Gorontalo.

Pemerintah daerah ditantang untuk berani menegakkan hukum lingkungan secara adil, baik kepada tambang ilegal maupun perusahaan besar.

Persoalan ini bukan sekadar legalitas, melainkan tentang keselamatan rakyat dan kelestarian ekologis Gorontalo.

Semua mata kini tertuju pada kelanjutan dialog yang dijanjikan besok di Gedung Rakyat.

DPRD diharapkan tidak lagi "bersembunyi" di balik ruang rapat saat rakyat datang menuntut keadilan.

Audit independen diharapkan menjadi titik awal transparansi pengelolaan sumber daya alam di Gorontalo. Sebab, jika degradasi lingkungan terus dibiarkan, banjir Hulawa hanyalah awal dari bencana yang lebih besar.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)