GRIB Jaya Gorontalo Sebut Rony Sidiki Tak Wakili Organisasi dalam Polemik Lahan Kampung Nelayan

Meskipun anggotanya terlibat sebagai kuasa hukum, Vini menegaskan GRIB Jaya tetap mendukung penuh program nasional pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Ia menyebut, organisasi hadir hanya sampai pada mediasi yang dilakukan Senin malam di Kantor Satpol PP Kota Gorontalo. Setelahnya, urusan sengketa lahan ini sepenuhnya menjadi tugas kuasa hukum ahli waris.

"Kami dari organisasi hanya sampai pada mediasi semalam, selebihnya itu menjadi urusan ahli waris," katanya. 

Baca juga: Sekretaris GRIB Jaya Gorontalo Minta Maaf ke Pemkot, Tegaskan Dukung Proyek Kampung Nelayan

Sengketa Lahan Lanjut ke Pengadilan

Hasil musyawarah antara Pemkot Gorontalo dan pihak ahli waris yang diwakili oleh GRIB Jaya dan penasihat hukum Iqra Akase, menyepakati penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

"Pihak ahli waris menyatakan akan berembuk internal, dengan opsi kuat melayangkan gugatan ke Pengadilan guna membuktikan keabsahan kepemilikan lahan," ujar Iqra Akase.

Di sisi lain, Pemkot Gorontalo melalui Kepala Satpol PP Mulky Datau menyatakan tidak dapat menghentikan proyek, yang bernilai Rp11,2 miliar ini, tanpa dasar hukum yang jelas, sebab Pemkot telah mengantongi sertifikat hak pakai yang sah.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, sebelumnya juga menegaskan proyek strategis nasional ini tidak boleh dihambat.

"Kalau memang ada surat resmi atau sertifikat sah, silakan ajukan ke pengadilan. Tapi jangan dengan cara menghentikan pekerjaan di lapangan. Ini proyek nasional, kepentingan rakyat," tegas Adhan.

(TribunGorontalo.com/Jefry Potabuga)