Berita Internasional
Thailand Beri Kompensasi Rp 1 Miliar untuk Korban Banjir Tanpa Urus Dokumen
Pemerintah Thailand mengambil langkah luar biasa cepat untuk menangani dampak banjir besar yang melanda Songkhla.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/BANJIR-THAILAND-Thailand-Pangkas-Birokrasi.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Thailand mengambil langkah luar biasa cepat untuk menangani dampak banjir besar yang melanda Songkhla.
Melalui Emergency Flood Crisis Operations Centre (EFCOC), pemerintah menetapkan kompensasi sebesar 2 juta baht atau sekitar Rp 1 miliar bagi setiap keluarga korban meninggal, tanpa perlu mengurus dokumen apa pun.
Keputusan itu diumumkan Senin (1/12/2025) pukul 12.05 waktu setempat usai rapat di Government House.
Juru bicara pemerintah sekaligus juru bicara EFCOC, Siripong Angkasakulkiat, menegaskan bahwa kebijakan khusus ini hanya berlaku di Songkhla, provinsi yang kini berstatus darurat akibat banjir parah.
Baca juga: Terkini! Gempa Bumi Selasa Sore 02 Desember 2025, Kedalaman Hanya 7 Km
“Kompensasi 2 juta baht hanya berlaku untuk korban meninggal di Songkhla yang telah dinyatakan berada dalam keadaan darurat,” ujar Siripong.
Sementara itu, keluarga korban di provinsi selatan lain tetap memperoleh bantuan sesuai skema reguler dari Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM).
Instruksi Langsung dari Perdana Menteri
Langkah percepatan ini diambil setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul turun langsung meninjau wilayah terdampak banjir di Hat Yai.
Ia mendengar keluhan warga yang menilai proses administratif terlalu lambat dan kerap menghambat pencairan bantuan.
Menjawab keluhan itu, Anutin memerintahkan EFCOC dan DDPM memangkas seluruh proses birokrasi yang tidak perlu.
Ia meminta kementerian terkait memanfaatkan teknologi berupa peta banjir digital serta registrasi rumah tangga online untuk verifikasi korban, tanpa mewajibkan warga membawa dokumen fisik.
Menurut Siripong, “Perdana Menteri meminta DDPM memakai data digital untuk verifikasi. Tidak perlu lagi meminta kartu identitas atau dokumen rumah yang selama ini memberatkan korban banjir.”
Meski demikian, beberapa kantor lokal sempat meminta berkas fisik pada dua hari pertama setelah banjir surut karena belum menerima instruksi pusat.
Pemerintah kini memastikan seluruh instansi bergerak lebih cepat sesuai perintah terbaru.
Pencairan Kompensasi Dipercepat
Pemerintah menargetkan kompensasi di Songkhla dapat segera cair dalam waktu dekat.
DDPM akan menyalurkan bantuan sebesar 2 juta baht untuk korban jiwa, sementara EFCOC akan menentukan besaran bantuan untuk provinsi lain berdasarkan aturan DDPM.
Pemerintah Thailand juga membuka peluang pemberian kompensasi bagi korban yang meninggal akibat komplikasi kesehatan terkait banjir.
Misalnya, penyakit yang kambuh atau kondisi medis yang memburuk akibat bencana.
“Dokter pemerintah akan menilai apakah kasus seperti itu memenuhi syarat kompensasi skema khusus,” jelas Siripong.
Pemulihan Infrastruktur Dipacu
Selain bantuan uang, pemerintah juga menggerakkan percepatan pemulihan fasilitas publik. Layanan air bersih menjadi prioritas utama.
Siripong menyebut bahwa air ledeng di Hat Yai ditargetkan pulih penuh pada Rabu.
EFCOC juga memerintahkan pemerintah daerah mempercepat pengangkutan sampah, pembersihan jalan, serta memastikan warga dapat kembali ke rumah dalam waktu tujuh hari.
Pemerintah menargetkan pemulihan total Hat Yai bisa selesai dalam 14 hari.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.