Madagaskar Kacau! Presiden Kabur Gara-gara Protes Generasi Z Meledak hingga Didukung Militer

TRIBUNGORONTALO.COM — Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina mengaku melarikan diri dari negara itu karena takut kehilangan nyawa.

Ia kabur setelah unit militer elite negaranya, CAPSAT, berbalik melawan pemerintah di tengah gelombang protes besar-besaran yang telah berlangsung selama berminggu-minggu.

“Saya terpaksa mencari tempat yang aman untuk melindungi hidup saya,” ujar Rajoelina dalam pidato larut malam yang disiarkan melalui laman resmi Facebook Kepresidenan Madagaskar.

Pidato tersebut seharusnya juga tayang di televisi nasional, namun tertunda selama beberapa jam setelah sekelompok tentara berupaya mengambil alih gedung lembaga penyiaran negara.

Ketegangan politik di Madagaskar mencapai puncaknya pada Sabtu (12/10/2025), ketika unit militer elite CAPSAT (Corps des Personnel et des Services Administratifs et Techniques) secara terbuka bergabung dengan demonstran dan menuntut Rajoelina serta para menterinya mundur.

Langkah CAPSAT itu disebut Rajoelina sebagai “upaya ilegal untuk merebut kekuasaan” di negara kepulauan Samudra Hindia tersebut.

CAPSAT kemudian mengumumkan bahwa mereka menguasai seluruh angkatan bersenjata dan telah menunjuk pejabat militer baru, yang bahkan diakui oleh Menteri Pertahanan di tengah absennya presiden.

Komandan CAPSAT, Michael Randrianirina, menyatakan pasukannya memilih berpihak pada rakyat, namun membantah bahwa hal itu merupakan kudeta.

“Tidak ada kudeta. Kami hanya bersama rakyat. Rakyat Madagaskar yang akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya,” katanya kepada wartawan.

Meskipun terjadi baku tembak singkat antara CAPSAT dan pasukan keamanan, tidak ada pertempuran besar di jalanan.

Sebaliknya, para tentara terlihat berkeliling dengan kendaraan lapis baja sambil melambaikan bendera Madagaskar, disambut sorak-sorai warga di ibu kota, Antananarivo.

Protes Dipimpin Generasi Z, 22 Orang Tewas

Gelombang protes yang melanda Madagaskar disebut sebagai gerakan sosial terbesar sejak Rajoelina berkuasa.

Aksi itu awalnya dipicu oleh krisis air dan listrik yang berlangsung lama sejak akhir September, namun kemudian berkembang menjadi gerakan menentang pemerintahan secara menyeluruh.

Kelompok penggerak utamanya adalah Generasi Z, yang menggunakan media sosial untuk mengoordinasikan demonstrasi dan mengaku terinspirasi oleh gerakan rakyat di Nepal dan Sri Lanka yang berhasil menjatuhkan pemerintahan.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), aksi protes tersebut telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai puluhan lainnya.

PBB mengecam “tanggapan brutal” aparat Madagaskar terhadap aksi yang pada awalnya berlangsung damai. Namun pemerintah membantah jumlah korban tersebut.

Rajoelina tidak mengungkap bagaimana ia keluar dari Madagaskar maupun di mana ia berada saat ini.

Namun, laporan media internasional menyebutkan bahwa ia dievakuasi menggunakan pesawat militer Prancis.

Kementerian Luar Negeri Prancis menolak berkomentar mengenai laporan tersebut.

Madagaskar merupakan bekas koloni Prancis, dan Rajoelina dilaporkan memiliki kewarganegaraan Prancis, sebuah fakta yang telah lama memicu ketidakpuasan di kalangan warga Madagaskar.

Situasi ini menjadi gejolak politik terbesar di negara berpenduduk 31 juta jiwa tersebut sejak Rajoelina pertama kali berkuasa lewat kudeta militer pada 2009.

Ironisnya, unit CAPSAT yang kini memberontak adalah kekuatan yang dulu membantu Rajoelina naik ke tampuk kekuasaan.

Dalam pidatonya, Rajoelina menyerukan dialog nasional untuk mencari jalan keluar damai dan menegaskan bahwa konstitusi harus dihormati.

Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda stabilisasi, sementara elite politik dan pejabat tinggi pemerintah mulai meninggalkan negara itu.

Mantan perdana menteri sekaligus penasihat dekat Rajoelina dilaporkan telah melarikan diri ke Mauritius dengan jet pribadi pada dini hari Minggu.

Pemerintah Mauritius menyatakan “tidak puas” dengan pendaratan pesawat tersebut di wilayahnya.

Dengan militer terpecah dan kepemimpinan yang kabur, masa depan Madagaskar kini berada di titik paling genting dalam lebih dari satu dekade di persimpangan antara reformasi demokratis atau kekacauan yang lebih dalam.

(*)