Berita Internasional
Angela Rayner Mundur dari Jabatan Wakil PM Inggris karena Skandal Pajak
Angela Rayner resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri Inggris, Wakil Ketua Partai Buruh, sekaligus Menteri Perumahan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Geger-politik-di-Inggris-Wakil-Perdana-Menteri-Angela-Rayner.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM – Angela Rayner resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri Inggris, Wakil Ketua Partai Buruh, sekaligus Menteri Perumahan.
Keputusan ini diumumkan Jumat (5/9/2025), hanya dua hari setelah ia mengakui kesalahan dalam pembayaran pajak atas pembelian properti di Hove, East Sussex, awal tahun 2025.
Laporan etika menyebut Rayner melanggar ministerial code karena tidak mematuhi nasihat hukum yang diterimanya terkait pembayaran stamp duty atau pajak properti senilai £40 ribu (sekitar Rp850 juta).
Ia kini diwajibkan melunasi tunggakan pajak tersebut.
Baca juga: Jangan Lewatkan Gerhana Bulan Darah Besok Minggu 07 September 2025, Jam Segini di Indonesia
Dalam pernyataan resminya, Rayner menyampaikan penyesalan mendalam.
“Saya bertanggung jawab penuh atas kesalahan ini. Tidak pernah ada niat saya selain membayar jumlah yang benar,” ujarnya.
Perdana Menteri Keir Starmer mengaku sedih melepas Rayner, namun menegaskan bahwa rekannya itu akan tetap menjadi tokoh penting Partai Buruh.
“Angela benar telah menyerahkan kasusnya pada penasihat independen, dan benar bertindak sesuai kesimpulan,” kata Starmer.
Sementara itu, oposisi menilai pengunduran diri Rayner sudah terlambat.
Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menyebut Starmer lemah karena tidak segera memecat Rayner.
Pemimpin Reform UK, Nigel Farage, juga menuding menteri-menteri Buruh tidak layak memimpin negara.
Siapa Angela Rayner?
Angela Rayner lahir di Stockport pada 1980.
Tidak melanjutkan kuliah setelah lulus sekolah, ia bekerja di dewan lokal sebagai pekerja sosial.
Kariernya berlanjut sebagai perwakilan serikat pekerja Unison yang membela pegawai di sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan.