Pemkab Gorontalo Utara

Wabup Gorontalo Utara Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di SDN 5 Kwandang

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara (Gorut) kembali memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penulis: Jefry Potabuga | Editor: Fadri Kidjab
Diskominfo Gorontalo Utara
MAKAN BERGIZI -- Wakil Bupati (Wabup) Gorut, Nurjanah Hasan Yusuf, turun langsung melihat jalannya program MBG di SD Negeri 5 Kwandang, Jumat (21/11/2025). (Sumber foto: Diskominfo Gorut) 

“Kami selalu siap menjaga situasi tetap aman,” jelasnya.

Pemantauan diakhiri dengan pertemuan singkat bersama pihak sekolah dan sejumlah murid.

Para siswa terlihat antusias terhadap program tersebut dan berharap pelaksanaannya terus berlanjut.

Program MBG menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak usia sekolah melalui penyediaan makanan bergizi.

Program MBG sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pelaksanaan program makan bergizi sebagai strategi utama memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju visi Indonesia Emas 2045.

Program ini dirancang untuk menjawab persoalan gizi dan kesehatan anak sekolah serta kelompok rentan di seluruh Nusantara.

Menurut catatan resmi pemerintah, MBG diluncurkan secara nasional melalui kerja sama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pada 2024, tercatat sekitar 8,53 persen anak Indonesia mengalami ketidakcukupan gizi.

Program ini menargetkan penerima manfaat yang luas, mulai dari siswa sekolah dasar hingga menengah, serta ibu hamil dan menyusui.

Selain itu, MBG juga berkontribusi terhadap penguatan perekonomian lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan UMKM dalam rantai pasok.

Program ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mengurangi stunting dan malnutrisi, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan anak-anak Indonesia memperoleh gizi optimal agar dapat belajar dan berkembang dengan baik.

Pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan sekadar makanan gratis, melainkan investasi jangka panjang bagi bangsa.

Meski demikian, pelaksanaan program menghadapi sejumlah tantangan operasional.

Kementerian Kesehatan menekankan perlunya pengawasan dan sertifikasi agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan sesuai standar.

Sistem pemantauan mencakup penerapan sertifikasi higienis sanitasi, standar HACCP, serta pelaporan rutin untuk mencegah risiko kesehatan. (Adv)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved