Pemkab Bone Bolango Perkuat Sinergi dengan Kejati Gorontalo, Cegah Kejahatan dari Akar Rumput

Ringkasan Berita:

• Sinergi Strategis Pemkab dan Kejati: Bupati Ismet Mile memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk menjadikan penegakan hukum sebagai gerakan nyata, bukan sekadar agenda seremonial
• Fokus utama kerja sama ini adalah edukasi dan pencegahan kejahatan sejak dini yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga anak-anak
• Selain sinergi eksternal, Bupati menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan integritas ASN guna menciptakan pemerintahan yang bersih

TRIBUNGORONTALO.COM – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam upaya pencegahan kejahatan dimulai dari akar rumput.

Menurut Ismet, kerja sama dengan aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada agenda seremonial semata, tetapi harus diarahkan menjadi gerakan bersama yang menyentuh masyarakat secara nyata.

Hal itu disampaikan Ismet Mile, Kamis (16/4/2026), usai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan hukum di Bone Bolango.

“Dalam beratnya tugas menegakkan hukum, maka saya berusaha apa saja yang terkait dengan kegiatan itu, terutama pencegahan kejahatan, harus kita sambut dengan baik dan kita laksanakan dengan baik,” ujar Ismet Mile saat diwawancarai.

Ismet menilai, tantangan penegakan hukum saat ini semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pola kerja kolaboratif antara pemerintah daerah dan institusi hukum agar pencegahan dapat dilakukan lebih efektif.

Bagi Ismet, keberadaan Kejaksaan Tinggi Gorontalo menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat edukasi, pembinaan, sekaligus membangun kesadaran hukum masyarakat.

Baca juga: Pemkab Gorontalo Revitalisasi Menara Keagungan Limboto, Anggaran Rp7,8 miliar Dikucurkan Danantara 

Oleh menurut dia sinergi tersebut penting karena persoalan hukum tidak lahir begitu saja, melainkan terbentuk dari berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Karena itu, pencegahan harus dilakukan dari akar persoalan, dimulai dari lingkungan bawah hingga menjangkau seluruh lapisan warga.

“Persoalan-persoalan hukum itu dibangun dari bawah. Maka melihat dari lapis bawah, dari anak-anak sampai masyarakat, itu perlu dilakukan secara baik,” katanya.

Lebih lanjut Ismet mengatakan, pemerintah daerah berkepentingan memastikan upaya pencegahan hukum menjadi bagian dari pembangunan daerah.

Maka tentu Ia tidak ingin pendekatan hukum hanya hadir ketika pelanggaran sudah terjadi. 

Politisi PPP yang jauh lebih penting adalah membangun sistem pencegahan yang kuat.

Dalam pandangannya, daerah akan lebih maju jika masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan pemerintah mampu menghadirkan tata kelola yang tertib.

Sehingga kolaborasi dengan Kejati Gorontalo, lanjut Ismet, juga menjadi bentuk dukungan konkret Pemkab Bone Bolango terhadap tugas aparat penegak hukum.