Bupati Ismet Mile Usulkan Perubahan HUT Bone Bolango, Begini Pendapat DPRD

Ringkasan Berita:

• Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengusulkan agar hari jadi daerah yang selama ini diperingati setiap 27 Januari
• Ketua DPRD Faisal Yunus menegaskan revisi Perda membutuhkan waktu panjang karena harus melibatkan banyak pihak
• Ketua Komisi III, Faisal Mohie, menekankan perubahan tidak akan dijadikan inisiatif DPRD

TRIBUNGORONTALO.COM – Wacana perubahan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dari 27 Januari menjadi 6 Mei mulai mendapat tanggapan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Yunus, mengatakan usulan perubahan tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, pada akhir tahun 2025.

“Di akhir tahun kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan, kalau bisa hari ulang tahun Bone Bolango dikembalikan atau diubah,” ujar Faisal Yunus saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, DPRD pada prinsipnya terbuka untuk membahas usulan tersebut. Namun, perubahan tanggal HUT daerah harus dilakukan melalui revisi peraturan daerah (Perda).

“Kami di DPRD memang punya tugas dan fungsi membentuk perda. Jadi kalau mau diubah, jalurnya adalah perubahan perda,” jelasnya.

Faisal menambahkan, proses revisi perda tidak bisa dilakukan secara cepat karena harus melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat yang terlibat dalam pembentukan Kabupaten Bone Bolango.

“Nanti akan dibahas bersama, termasuk dengan perwakilan masyarakat yang dulu ikut dalam pembentukan Bone Bolango, seperti KSPKB, tokoh masyarakat, bagian hukum pemerintah daerah, hingga Kementerian Hukum,” katanya.

Ia menilai waktu yang tersisa menuju peringatan HUT Bone Bolango tahun ini sangat singkat. Sesuai perda yang berlaku, hari jadi daerah jatuh pada 27 Januari.

“Tanggal 27 Januari tinggal beberapa hari lagi. Jadi kecil kemungkinan perubahan perda bisa selesai dalam waktu dekat,” ujarnya.

Karena itu, Faisal menyebut peringatan HUT Bone Bolango tahun 2026 kemungkinan besar masih akan mengacu pada perda lama.

“Kalau perubahan perda belum selesai, ya kita tetap pakai yang lama, tanggal 27 Januari,” katanya.

Meski begitu, ia memastikan tahapan pembahasan perubahan perda tetap akan dimulai.

“Tahapan akan kita mulai. Nanti berkembang di pembahasan, apakah perubahannya bisa dilanjutkan atau tidak,” ujarnya.

Faisal menegaskan DPRD tidak serta-merta menyetujui atau menolak wacana tersebut sebelum melalui mekanisme resmi.