Gaji dan Tunjangan DPR RI Jadi Sorotan, Anggota Dewan Terima Puluhan Juta Per Bulan

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pendapatan anggota DPR RI kembali menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya perbincangan soal kesejahteraan masyarakat. 

Banyak pihak menilai gaji dan tunjangan yang diterima wakil rakyat jauh di atas rata-rata penghasilan pekerja, menimbulkan perdebatan soal keadilan sosial dan transparansi anggaran negara.

Meski demikian, anggota DPR menegaskan bahwa gaji pokok mereka sudah lama tidak naik, dan kenaikan yang terjadi selama ini hanya bersifat penyesuaian tunjangan tertentu, seperti tunjangan beras dan transportasi. 

Hal ini menjadi upaya pemerintah untuk menyesuaikan standar hidup sesuai inflasi dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.

Selain menjadi bahan perbincangan publik, besaran penghasilan DPR RI juga menimbulkan pertanyaan terkait kinerja legislatif. 

Masyarakat menilai, pendapatan tinggi seharusnya diimbangi dengan produktivitas dan kontribusi nyata dalam membuat kebijakan yang berdampak positif bagi rakyat.

Dilansir dari Tribunnews.com, Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2000, ketentuan mengenai gaji pokok anggota DPR diatur secara resmi, sedangkan aturan terkait tunjangan tercantum dalam Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. 

Peraturan Pemerintah (PP) adalah jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang (UU). 

Fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk teknis atau aturan lebih rinci dalam pelaksanaan suatu Undang-Undang. 

Dalam PP tersebut, besaran gaji pokok anggota DPR diatur dalam ketentuan tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara beserta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Adapun gaji pokok itu terbagi dalam tiga kategori, yakni untuk anggota biasa, anggota yang merangkap sebagai wakil ketua, dan anggota yang merangkap sebagai ketua. 

Rincian penerimaan gaji anggota DPR RI yakni: 

• Gaji Ketua DPR RI: Rp 5.040.000
• Gaji pokok Wakil Ketua DPR RI: Rp 4.620.000
• Gaji pokok anggota DPR RI: Rp 4.200.000. 

Selain gaji pokok, anggota DPR RI juga mendapat tunjangan yang diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. 

Tunjangan tersebut mencakup komponen-komponen berikut ini: 

1. Tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dari gaji pokok: 

Anggota DPR: Rp420.000 

Wakil Ketua DPR: Rp462.000 

Ketua DPR: Rp504.000 

2. Tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, maksimal untuk dua anak: 

Anggota DPR: Rp168.000 

Wakil Ketua DPR: Rp184.000 

Ketua DPR: Rp201.600 

3. Tunjangan jabatan: 

Rp9.700.000 (Anggota DPR), 

Rp15.600.000 (Wakil Ketua DPR), 

Rp18.900.000 (Ketua DPR) 

4. Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa, maksimal empat jiwa. 

5. Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813.

6. Uang sidang/paket: Rp2.000.000. 

Tunjangan lainnya 

1. Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000 

2. Tunjangan komunikasi: Rp 15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3.750.000. 

4. Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000. 

5. Asisten anggota: Rp 2.250.000. Tunjangan perumahan: Rp 50.000.000 (sebagai kompensasi karena tidak lagi mendapat rumah dinas) 

Fasilitas Tambahan Kredit mobil: Rp 70.000.000 per periode 

Uang perjalanan dinas: Rp 4–5 juta per hari tergantung daerah 

Total Take Home Pay Jika seluruh komponen gaji dan tunjangan digabungkan, seorang anggota DPR RI dapat menghasilkan lebih dari Rp 100 juta per bulan. 

Pembantahan Isu 

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menekankan bahwa gaji anggota dewan tidak mengalami peningkatan. 

Adies sendiri merupakan anggota Fraksi Partai Golkar yang telah duduk di kursi Senayan sejak 2014. 

Menurut Ketua Fraksi Golkar DPR RI periode 2019-2024 itu, gaji pokok DPR RI belum mengalami kenaikan. 

Meski begitu, ia membenarkan bahwa ada kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI, di antaranya adalah tunjangan bensin dan beras.

Tunjangan beras yang sebelumnya hanya Rp10 juta per bulan, kini naik menjadi Rp12 juta per bulan. 

Kemudian, tunjangan bensin yang awalnya cuma Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan, kini naik menjadi Rp7 juta tiap bulannya. 

“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp6 juta setengah, hampir Rp7 juta, tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta,” kata Adies di Senayan, Selasa (19/8/2025), dikutip dari Kompas.tv. 

Adies menuturkan, dengan adanya penyesuaian tunjangan makan sesuai indeks harga saat ini, jumlah yang diterima Anggota DPR RI bisa naik menjadi sekitar Rp69-70 juta. 

“Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar Rp58 juta, mungkin dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir Rp69-70 juta, jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik,” jelasnya. 

Pria berusia 56 tahun itu menilai bahwa tambahan tunjangan bagi anggota DPR RI tersebut diberikan karena rasa iba dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. 

Ia pun kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada Sri Mulyani. 

“Mungkin Menteri Keuangan juga kasian dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu, tapi dengan gaji yang kurang lebih Rp 69 juta per bulan, dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik, walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan efisiensi,” katanya. 

Perbandingan gaji anggota DPR RI dengan UMP 

Jika seluruh komponen gaji dan tunjangan digabungkan, seorang anggota DPR RI dapat menghasilkan lebih dari Rp 100 juta per bulan. 

Apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi di Indonesia tahun 2025, yakni DKI Jakarta, pendapatan anggota DPR RI berada jauh di atas rata-rata masyarakat. 

UMP merupakan standar upah minimum yang ditetapkan di tingkat provinsi. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, besaran UMP DKI Jakarta mencapai Rp 5.396.761. 

Sedangkan provinsi dengan UMP terendah adalah Jawa Tengah. 

Dikutip dari jatengprov.go.id, UMP Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 2.169.349. 

Artinya, pendapatan anggota DPR RI bisa mencapai 18 hingga 45 kali lipat lebih tinggi dibandingkan UMR pekerja biasa. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com