CPNS 2025 Resmi Ditiadakan, Pemerintah Prioritaskan PPPK demi Hemat Anggaran dan Evaluasi

TRIBUNGORONTALO.COM -- Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 resmi ditiadakan.

Hal itu dikarenakan pemerintah sementara memprioritaskan seleksi PPPK.

Selain itu, pemerintah juga sedang menuntaskan CPNS 2024 kemarin.

Akibat banyaknya pertimbangan, pemerintah akhirnya memutuskan tahun 2025 tidak ada CPNS.

Dilansir dari TribunPriangan.com, Tahun 2025 menandai babak baru dalam sejarah rekrutmen aparatur sipil negara di Indonesia. 

Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memutuskan tidak membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama para pencari kerja yang telah lama mempersiapkan diri untuk masuk ke jalur PNS konvensional.

Baca juga: PKH dan BPNT Mulai Cair Hari Ini, Ini Cara Mudah Cek Status Penerima Bansos Lewat HP

Sebagai gantinya, pemerintah sepenuhnya mengalihkan fokus pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Langkah ini bukan tanpa alasan, pasalnya ditengah tekanan fiskal, kebutuhan reformasi birokrasi, serta tuntutan efisiensi layanan publik, skema PPPK dinilai lebih fleksibel dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman.

Lalu, apa sebenarnya alasan pemerintah meniadakan CPNS tahun ini? Mengapa PPPK dianggap sebagai solusi utama? Dan bagaimana nasib jutaan pelamar yang berharap menjadi PNS?

Lantas apa alasan Pemerintah Batasi CPNS dan Prioritaskan PPPK 2025?

Tahun 2025 menandai babak baru dalam sejarah rekrutmen aparatur sipil negara di Indonesia. 

Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memutuskan tidak membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama para pencari kerja yang telah lama mempersiapkan diri untuk masuk ke jalur PNS konvensional.

Sebagai gantinya, pemerintah sepenuhnya mengalihkan fokus pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini bukan tanpa alasan. 

Baca juga: Dahlia Poland, Mantan Pemain Film GGS Diam-diam Gugat Cerai Suaminya, Fandy Christian Gara-gara Ini

Di tengah tekanan fiskal, kebutuhan reformasi birokrasi, serta tuntutan efisiensi layanan publik, skema PPPK dinilai lebih fleksibel dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman.

Mengenai Jalur PNS konvensional, pemerintah sendiri punya aturan terbaru untuk tindaklanjuti proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selama puluhan tahun menjadi jalur utama untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. 

Jalur ini dikenal dengan sistem seleksi yang terbuka untuk umum, mengarah pada status kepegawaian tetap (dengan NIP seumur hidup), hak pensiun, dan jenjang karier jangka panjang di birokrasi pemerintahan.

Alasan Pemerintah Fokus pada PPPK

1. Beban Fiskal Negara Terlalu Besar

Salah satu alasan utama ditiadakannya CPNS 2025 adalah beban anggaran negara yang terus meningkat, khususnya untuk membayar gaji dan pensiun PNS. 

Dengan sistem PNS konvensional, pemerintah harus menanggung biaya pensiun seumur hidup, meski pegawai sudah tidak lagi bekerja.

Berbeda dengan itu, PPPK tidak membebani anggaran pensiun jangka panjang karena statusnya sebagai pegawai kontrak. 

Ini menjadikan PPPK solusi yang lebih hemat dan efisien.

2. Fleksibilitas dan Evaluasi Kinerja

Baca juga: Mulai Hari Ini iPhone 12 Tak Lagi Dijual di iBox, Harga HP Bekas Diprediksi Hanya Rp5 Jutaan

PPPK bekerja berdasarkan kontrak dan dapat dievaluasi secara berkala. Jika kinerjanya tidak memenuhi standar, kontraknya bisa tidak diperpanjang. 

Ini berbeda dengan sistem PNS yang sulit diberhentikan walau kinerja buruk.

Model ini mendorong aparatur negara untuk lebih disiplin dan berorientasi pada hasil kerja, sejalan dengan arah reformasi birokrasi.

3. Kebutuhan Pegawai Lebih Spesifik

Formasi PPPK 2025 akan difokuskan untuk posisi-posisi strategis seperti:

• Guru dan tenaga pendidikan
• Tenaga kesehatan
• Jabatan fungsional teknis (analis, pengelola data, auditor, dsb.)

Rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual instansi, bukan sekadar memenuhi struktur birokrasi.

Selain itu, kebijakan ini adalah bagian dari transformasi besar dalam manajemen ASN. 

Pemerintah tidak lagi menjadikan “menjadi PNS” sebagai tujuan akhir karier, melainkan mendorong ASN yang berkompeten, produktif, dan responsif terhadap perubahan.

Sistem PPPK memungkinkan negara merekrut tenaga ahli tanpa harus terikat pada sistem kepegawaian jangka panjang, sekaligus menjaga mutu pelayanan publik.

Baca juga: Panduan Ambil Dana PIP Agustus 2025 Agar Tidak Hangus, Cek Syarat, Jadwal, dan Besar Bantuan

Meski demikian, kesempatan tetap terbuka luas melalui jalur PPPK. 

Proses seleksi tetap terbuka untuk umum dan dilakukan secara transparan melalui sistem CAT (Computer Assisted Test). 

Bahkan dalam beberapa kategori, PPPK memberi peluang lebih besar bagi tenaga non-ASN atau eks honorer untuk mendapatkan pengakuan dan status formal.

Fakta Pahit Jalur PNS Konvensional yang Semakin Dibatasi

Jalur PNS konvensional merupakan simbol stabilitas karier dan pengabdian jangka panjang sebagai ASN. 

Namun, karena tekanan fiskal dan modernisasi birokrasi, sistem ini kini semakin terbatas, bahkan ditiadakan pada 2025 (sementara), digantikan oleh jalur PPPK yang lebih fleksibel dan kontraktual.

Tak banyak yang menejelaskan jika tingkat pengangkatan PNS ditanah air makin hari, makin sulit dan makin dipersempit.

Pasalnya, kebijakan terburuk ini muncul karena beberapa sebab yang berkaitan dengan evisiensi negara dalam menangani tingkat kesejahteraan PNS juga pengangguran ditanah air yang berbeda presentase dan penangannya.

Alasan umum yang bisa dikaitkan dalam hal ini adalah:

1. Beban pensiun negara terlalu besar

Ya, anggaran negara banyak terserap untuk membayar pensiunan.

Hal ini dikarenakan Gaji Pensiun dibiayai penuh oleh APBN/APBD, bukan dari tabungan individu.

Baca juga: War Tiket Upacara HUT ke-80 RI Dimulai Lagi Hari Ini Jam 10.00 WIB, Jangan Ketinggalan!

Sistem yang digunakan adalah Pay-As-You-Go, artinya gaji pensiun dibayarkan dari anggaran tahunan, bukan dari dana yang dikumpulkan selama PNS bekerja.

Ada sekitar 75 persen dari gaji pokok terakhir (bisa lebih tinggi dengan tunjangan pensiun dan kenaikan tahunan).

Dan setiap tahun, negara mengalokasikan puluhan hingga ratusan triliun rupiah hanya untuk membayar pensiunan terutama PNS dan TNI/Polri

2. Ingin fleksibilitas birokrasi dan Efisiensi anggaran dan SDM 

Sistem PPPK memungkinkan evaluasi berkala terhadap kinerja ASN.

PPPK bisa direkrut sesuai kebutuhan dan dikontrak secara spesifik oleh pemerintah karena membutuhkan Fleksibilitas didalamnya.

Dunia kerja dan pelayanan publik kini berubah cepat dan dinamis.

Pemerintah harus bisa menyesuaikan kebutuhan ASN sesuai tantangan baru, seperti Transformasi digital fKebutuhan spesialisasi (data science, AI, cybersecurity) serta Efisiensi anggaran.

Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) direkrut untuk jabatan seumur hidup, dan sulit diberhentikan meskipun memiliki kinerja buruk.

Selain itu, struktur birokrasi cenderung gemuk, lambat, dan sulit menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Terlebih lagi jika Beban anggaran rutin (gaji & pensiun) menyerap porsi besar dari APBN/APBD.

Baca juga: KPK Umumkan 5 Buronan Kasus Korupsi yang Belum Tertangkap, Ini Nama-namanya

3. Prioritas pada ASN fungsional 

Negara fokus merekrut guru, tenaga kesehatan, dan teknis profesional via PPPK.

Hal dikarenakan ASN fungsional berperan sebagai aparatur sipil negara (PNS atau PPPK) yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu (JFT), yaitu jabatan yang berkaitan langsung dengan keahlian dan keterampilan profesional di bidang tertentu.

Pasalnya jika dibandingakan dengan perekrutan sebelumnya, banyak ASN dipromosikan karena posisi struktural, bukan karena keahlian.

Namun saat ini, struktur organisasi dipangkas, jabatan eselon III-V banyak diganti menjadi jabatan fungsional.

Namun, meski tahun ini tanpa CPNS bukan berarti menutup pintu kesempatan. 

Justru ini adalah momen untuk membuka pintu baru menuju birokrasi yang lebih adaptif dan efisien. 

Dengan memprioritaskan PPPK, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan untuk membayar kinerja nyata, bukan hanya status.

Baca juga: Perpanjang STNK Kini Bisa Lewat HP Jadi Tak Perlu Lagi Antre di Samsat, Ini Caranya

Reformasi birokrasi bukan soal menghapus tradisi, tapi menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. 

Dan tahun 2025 adalah tonggak penting menuju arah tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com