Ramai Isu Seleksi CPNS 2025 Dibuka September, Cek Fakta Lengkap dan Penjelasan Resmi Pemerintah

TRIBUNGORONTALO.COM -- Media sosial kembali diramaikan dengan isu seputar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025.

Setelah sempat mereda, kini muncul unggahan yang menyebutkan seleksi CPNS akan segera dibuka pada September 2025 lengkap dengan jadwal penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Kabar tersebut sontak membuat calon pelamar heboh dan bertanya-tanya, benarkah pemerintah akan membuka seleksi CPNS tahun ini?

Menteri PANRB, Rini Widyantini akhirnya angkat suara menanggapi isu tersebut.

Sebagai pejabat yang memimpin kementerian pengelola aparatur sipil negara, Rini memang memiliki kewenangan langsung untuk berbicara mengenai rekrutmen ASN, baik CPNS maupun PPPK.

Kementerian PANRB adalah lembaga yang menyusun kebijakan manajemen ASN, mulai dari penetapan formasi, mekanisme seleksi, hingga arah distribusi pegawai di seluruh Indonesia. Karena itulah, setiap informasi resmi mengenai rekrutmen harus melalui Menpan RB.

Wanita kelahiran Bandung 29 Mei 1965 ini menegaskan bahwa hingga kini pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait jadwal pembukaan CPNS 2025. 

Dilansir dari TribunPriangan.com, menurutnya pemerintah masih fokus menyelesaikan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 yang jumlah fortmasinya terbilang sangat besar.

“Belum ada arahan (Presiden) karena kita masih menyelesaikan yang kemarin saja belum selesai, wah itu banyak sekali,” kata Rini.

PPPK sendiri adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, salah satu jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) selain PNS. 

Berbeda dengan PNS yang diangkat seumur hidup, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. 

Proses rekrutmen PPPK 2024 bahkan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah seleksi ASN, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.

Selain sebagai regulator, Rini juga berperan sebagai koordinator antarinstansi.

Proses rekrutmen ASN melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kementerian teknis, dan pemerintah daerah.

Dengan begitu, keterangannya menjadi acuan resmi yang menenangkan keresahan publik.