Pengamat Singgung Sosok Nomor Punggung 7 di Balik Dugaan Politisasi Kasus Hasto dan Tom Lembong

TRIBUNGORONTALO.COM — Dugaan politisasi hukum dalam kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong memunculkan spekulasi liar di publik.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, bahkan menyinggung adanya sosok misterius yang ia sebut sebagai “nomor punggung 7”.

Hal ini disampaikan Feri saat menjadi narasumber di Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (2/8/2025).

Feri menilai wajar jika publik mencium aroma kepentingan politik dalam proses hukum kedua tokoh tersebut.

“Wajar saja publik menilai begitu, karena konstruksi Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 soal amnesti dan abolisi memang hak prerogatif presiden. Biasanya amnesti diberikan pada pelaku makar, pemberontakan, kudeta,” kata Feri.

Namun, Feri menyoroti kejanggalan jika pemberian amnesti justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

“Kalau diduga ini berkaitan dengan kepentingan presiden saat ini, agak berat, karena untuk apa dia berikan amnesti kalau dia pelaku rekayasanya. Pasti ada kekuatan lain yang sedang mengatur permainan,” jelasnya.

Ketika ditanya siapa aktor di balik dugaan politisasi hukum tersebut, Feri tidak menyebut nama secara gamblang. Ia hanya menjawab dengan sindiran.

“Siapa pun yang nomor punggungnya tujuhlah. Mungkin David Beckham atau Eric Cantona,” ujarnya sambil tertawa.

Candaan itu justru memicu pertanyaan baru. Siapa sebenarnya “nomor punggung 7” yang dimaksud Feri?

Apakah ia menyindir tokoh kuat di lingkaran kekuasaan?

Feri hanya menegaskan, sejarah mencatat amnesti dan abolisi kerap menjadi alat politik.

Termasuk saat pihak yang berseberangan dengan penguasa terseret perkara hukum.

“Tom Lembong sedang berjuang banding, publik melihat betul betapa kacau konstruksi kasus di tingkat pertama. Dugaan aktor yang sama sedang bergerak karena dua orang ini berbeda pandangan dengan Pak Presiden Jokowi saat itu,” ungkapnya.

Meski demikian, Feri tidak mau berspekulasi lebih jauh. Ia hanya mengingatkan publik untuk terus kritis mengawasi penegakan hukum agar tidak disalahgunakan menjadi alat kepentingan politik praktis.