12 Pernyataan Prabowo di Rakornas 2026, dari Sawit Ajaib dan Rumah Genteng

TRIBUNGORONTALO.COM -- Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sejumlah pernyataan tegas saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Dalam pidatonya di hadapan menteri, kepala daerah, dan pimpinan lembaga negara, Prabowo menekankan pentingnya kejujuran, stabilitas pemerintahan, dan kewaspadaan terhadap ancaman dalam dan luar negeri.

Prabowo mengingatkan bahwa rakyat menginginkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan publik.

Ia menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dan keberhasilan pemerintahan bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah.

Baca juga: Terkini! Gempa Bumi Terjadi Senin Sore Ini 02 Februari 2026, Cek Titik Lokasi

Selain itu, Presiden menyoroti dinamika sosial dan politik, termasuk kritik di media sosial.

Ia menyatakan kritik wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh menjadi tindakan merusak ketertiban dan menyengsarakan rakyat.

Sorotan Pernyataan Prabowo Subianto

1.Pertanyakan HAM dan Demokrasi Negara Besar

Prabowo mengkritik negara-negara besar yang menggaungkan demokrasi dan HAM, namun gagal menanggapi tragedi kemanusiaan di dunia.

Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan Indonesia, agar keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa tidak dimanfaatkan pihak lain untuk memecah belah.

2.Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Non-Blok

Presiden menegaskan Indonesia tidak akan bergabung dengan pakta militer manapun, tetap mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Ia menyebut filosofi “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak” dan mengingatkan bahwa non-blok membutuhkan kesiapan menghadapi tantangan internasional.

3.Kekhawatiran Negara Lain soal Perang Dunia III

Prabowo menyebut banyak kepala negara mengkhawatirkan kemungkinan perang dunia ketiga. Indonesia tetap menjaga netralitas, bersahabat dengan banyak negara, dan siap menghadapi ancaman nyata.

4.Eks Pejabat BUMN Siap Dipanggil Aparat Penegak Hukum