Peta Politik Gorontalo Menjelang Pilkada 2030: Persaingan Ketat Golkar, NasDem dan Gerindra

Munculnya Nama Erwin Ismail

Adnan juga menyoroti nama lain yang muncul dalam bursa kandidat, yakni Erwin Ismail. Ketua DPD Demokrat Gorontalo itu merupakan putra dari Gubernur aktif, Gusnar Ismail. 

Erwin dinilai memiliki kekuatan politik tersendiri di tingkat provinsi. 
"Mungkin saja Pak Gusnar mempersiapkan, karena Erwin punya basis massa di tingkat provinsi," tambahnya.

Adnan menilai bahwa kepemimpinan perempuan di kancah politik Gorontalo bukanlah hal yang tabu atau bermasalah. 
Justru, ini menjadi peluang untuk membangun budaya politik yang lebih setara dan inklusif. Idah, menurutnya, tengah meniti jalan menuju puncak karier politiknya. 

Dengan rekam jejak sebagai mantan anggota DPR RI Komisi VIII, serta kini menjabat Wakil Gubernur dan Ketua DPD Golkar, Idah dinilai punya bekal manajerial yang cukup. 

Meskipun begitu, Adnan menekankan bahwa bimbingan dari Rusli Habibie tetap diperlukan dalam mengasah kemampuan politiknya. 

"Bagaimana (Idah) kemampuan menjaga ritme, popularitas, kepercayaan itu penting dan tidak ada kekecewaan," terangnya.

Lebih jauh, Adnan memandang bahwa tantangan terbesar bagi Idah adalah soal persepsi budaya masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. 

Ia menyinggung istilah "Sultanah" sebagai simbol kepemimpinan perempuan yang patut dihidupkan kembali dalam konteks modern. Adnan mencontohkan Aceh yang pernah mengalami masa kepemimpinan perempuan, meskipun dikenal religius. 

Sebagai daerah yang dijuluki Serambi Madinah, Adnan mempertanyakan apakah Gorontalo bisa melakukan hal serupa dalam menerima pemimpin dari kalangan perempuan. 

"Yang menjadi pertanyaan apakah Gorontalo yang dikenal dengan serambi Madinah akan menciptakan momen yang sama juga, Madinah dikenal dengan daerah yang toleran," kata Adnan.

Ia menekankan pentingnya akselerasi sosial dan politik dalam beberapa tahun ke depan. Kesempatan untuk meraih akseptabilitas publik hanya akan datang bila dibarengi kerja nyata dan narasi yang membangun budaya politik lebih terbuka. 

"Hal ini agar dapat membangun budaya yang lebih egaliter, toleran dan siap menerima kaum perempuan sebagai pemimpin," pungkasnya.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)