Imbas Temuan Oplosan, Pasokan Beras Premium ke Gorontalo Dihentikan Sementara

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Distribusi beras premium ke Kota Gorontalo terhambat imbas temuan beras oplosan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri.

Alhasil, stok beras di pasar lokal kini hanya mengandalkan beras lokal, yang memicu kenaikan harga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Gorontalo, Haryono Soeronoto, menjelaskan bahwa pasokan beras premium masih ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Tegaskan Tidak Ada Beras Oplosan, Bulog Klaim Sistem Ketat

“Beras-beras ini masih ditahan dan belum bisa masuk ke Kota Gorontalo. Distribusi dari penyedia nasional belum berjalan, jadi yang beredar hanya beras lokal,” kata Haryono saat ditemui Tribun Gorontalo, Kamis (17/7/2025).

Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran. Haryono menyebutkan harga beras medium kini menembus Rp16 ribu per kilogram di pasar lokal.

“Kenaikan ini bukan hanya di Gorontalo, tapi juga terjadi secara nasional,” tambahnya.

Untuk menekan lonjakan harga, Disperindag bekerja sama dengan Bulog akan menggelar dua program intervensi.

Pertama, penyaluran bantuan pangan ke kelurahan-kelurahan.

Kedua, pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar tradisional.

Baca juga: Daftar Merek Beras "Oplosan", Masyarakat Rugi Rp99,35 Triliun

“Dengan intervensi dua program ini, insyaallah harga beras bisa stabil,” tegasnya.

Selain itu, Disperindag bersama Satgas Pangan yang melibatkan TNI-Polri juga akan menggelar operasi pasar.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan mutu beras dan mencegah peredaran beras premium oplosan.

“Kami terus memantau harga dan pasokan bahan pokok di pasar, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak agar tidak ada beras oplosan yang beredar,” pungkasnya. 

Temuan Beras Oplosan

Kementerian Pertanian (Kementan) baru saja mengungkap hasil investigasi yang mengejutkan.

Ditemukan terdapat 212 merek beras yang diduga tidak memenuhi syarat kualitas, takaran, dan harga eceran tertinggi (HET).