GORONTALO TERPOPULER: Identitas Polisi Korban Pengeroyokan - Sopir Taksi Online Ngadu ke DPRD 

Sekitar 50 unit mobil berjejer rapi di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (8/7/2025). 

Puluhan driver angkutan sewa khusus (ASK) turun ke jalan, menyuarakan keresahan mereka soal biaya pengurusan legalitas kendaraan dan kartu KESP (Kartu Elektronik Standar Pelayanan) yang dinilai terlalu mahal.

Biaya yang mereka hadapi bukan kecil, yakni mencapai Rp1,7 juta per kendaraan. 

Angka ini dirasa sangat memberatkan para driver, terutama di tengah kondisi ekonomi yang pas-pasan.

"Harga yang mereka tetapkan kepada kami driver sangat tinggi, di angka Rp 1,7 juta," ungkap Arul Lagata, Sekretaris Aliansi Driver Maxim Gorontalo.

Padahal menurutnya, pengurusan ASK sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri dan bahkan tidak dipungut biaya di Dinas Perhubungan. 

Namun, driver tetap terganjal pada satu syarat penting yaitu rekomendasi dari pihak aplikator kuning tempat mereka bekerja.

Masalahnya, permintaan rekomendasi itu kerap ditolak aplikator jika tak membayar.

BACA SELENGKAPNYA

Gara-gara Kasus Pungli di Sekolah, Kadis Pendidikan Kabupaten Gorontalo Kumpulkan Ratusan Kepsek

Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo mengambil langkah cepat menyusul viralnya dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah.
‎
‎Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, Yasin Alitu, menyatakan pihaknya telah memanggil ratusan kepala sekolah untuk mempertegas larangan segala bentuk pungutan tidak resmi di satuan pendidikan.
‎
‎"Sejak tanggal 8 Juli kemarin, kami sudah mulai menggelar pertemuan dengan kepala sekolah. Hari ini juga kami lanjutkan dengan kepala sekolah lainnya. Tujuannya adalah memastikan kejadian pungli tidak terulang lagi," tegas Yasin saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Rabu (9/7/2025).
‎
‎Dinas Pendidikan menggerakkan seluruh jajaran pengawasan, termasuk Koordinator Wilayah (Korwil) dan para pengawas sekolah, untuk turun langsung memantau ke sekolah-sekolah.
‎
‎Hal ini penting, mengingat jumlah sekolah yang cukup besar di wilayah Kabupaten Gorontalo, yakni 286 SD, 129 SMP, 406 PAUD/TK, serta 26 SKB/TKBM.
‎
‎“Personel di dinas tentu terbatas, jadi kami andalkan pengawas dan korwil untuk melakukan pemantauan di lapangan,” ujar Yasin.
‎
‎Lebih lanjut Yasin turut mengedukasi masyarakat mengenai dua jenis pembiayaan di dunia pendidikan, yakni biaya personal dan biaya operasional.
‎
‎Biaya operasional, seperti kegiatan belajar mengajar dan alat tulis kantor, sepenuhnya ditanggung oleh Dana BOS.

BACA SELENGKAPNYA

(TribunGorontalo.com/*)