Berita Nasional
4 Fakta Prabowo Tugaskan Gibran Urus Papua, Langkah Strategis atau Sekadar Simbolik?
Hal ini dia sampaikan dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024, Rabu (2/7/2025).
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/sgfhbndrhgn.jpg)
Ada perbedaan mengenai kemungkinan Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menyebut, kemungkinan besar akan ada kantor bagi Gibran di Papua selama menjalani penugasan khusus.
"Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua, menangani masalah ini," ujar Yusril, dikutip Selasa (8/7/2025).
"Tentu tidak hanya sekedar spesifik pembangunan fisik, tetapi juga termasuk sejumlah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua," sambungnya.
Berbeda dari pernyataan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Jenderal Pol. Purn. Tito Karnavian menegaskan Gibran Rakabuming Raka tak akan berkantor di Papua.
Baca juga: Modus Bimbingan Tugas, Oknum Guru di Gorontalo Utara Diduga Cabuli Siswi di Laboratorium Sekolah
Nantinya, kata Tito, Gibran hanya bertugas untuk mengkoordinasikan tugas badan khusus percepatan pembangunan Papua di tingkat kebijakan.
“Setahu saya dalam undang-undang Papua itu, khusus Papua, dulu ada namanya Badan Percepatan Pembangunan Papua. Di dalam undang-undang itu disebut waktu itu wapres. Waktu itu wapres-nya Pak Ma'ruf Amin Sudah sering kita rapat beberapa kali,” kata Tito, Selasa (8/7/2025).
“Setahu saya dalam undang-undang itu. Tugasnya wapres adalah mengkoordinasikan. Secara tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif,” jelas Tito.
Tito juga memastikan Gibran tidak berkantor di Papua.
“Setahu saya tidak. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsep undang-undang itu yang di sana sehari-hari adalah badan itu, yang akan ditunjuk bapak presiden,” kata Tito.
3. Kata Anggota PDIP
Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka akan dikenang dengan baik jika mengurus Papua.
Menurut dia, hal tersebut lebih baik ketimbang membagi-bagikan skin care.
"Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor Presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," ujar Deddy, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
"Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat, kalau di sini kan banyak yang pintar-pintar, berpengalaman," sambung dia.