Berita Haji 2025

Haji 2025 Amburadul! Jemaah Diusir dari Tenda Arafah dan Hanya Diberi Mi Instan

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pemberlakuan sistem syarikah (penyedia layanan/mitra).

Editor: Wawan Akuba
Kemenag
HAJI 2025 - Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta pemberlakuan sistem syarikah dalam pelaksanaan Ibadah Haji 2025 dievaluasi secara menyeluruh. 

TRIBUNGORONTALO.COM - Pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 menuai sorotan tajam.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pemberlakuan sistem syarikah (penyedia layanan/mitra).

Hal itu setelah banyaknya laporan permasalahan selama rangkaian ibadah haji berlangsung.

Salah satu insiden paling mencolok adalah pengusiran jemaah haji dari tenda di Arafah.

"Kondisi semrawut tidak hanya terjadi karena pemisahan hotel antar kloter, namun juga karena buruknya manajemen pengangkutan jemaah dari hotel ke Arafah," ujar Dini kepada Kompas.com, Senin (9/6/2025).

"Bahkan kami menerima laporan adanya pengusiran jemaah dari tenda Arafah karena permasalahan penempatan dan koordinasi antar-syarikah," sambungnya.

Makanan Tak Sesuai Standar: Jemaah Hanya Dapat Mi Instan

Selain masalah penempatan dan transportasi, Dini juga mendapatkan laporan serius mengenai ketidaksesuaian konsumsi yang diterima jemaah haji Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa ada jemaah yang hanya mendapatkan makanan berupa mi instan.

"Soal kualitas dan ketidaksesuaian makanan yang diterima jemaah patut menjadi perhatian serius. Bagaimana mungkin ada jemaah yang mendapat makanan siap saji standar katering, sementara yang lain hanya menerima pop mi instan?" ucap Dini, mempertanyakan disparitas layanan konsumsi.

Prediksi Masalah Sejak Awal Pemberlakuan Sistem Syarikah

Politikus dari Partai Nasdem itu menerangkan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini sudah diprediksi akan terjadi sejak sistem syarikah diberlakukan pada Haji 2025 ini.

Dini Rahmania pun berharap agar seluruh pelaksanaan haji tahun ini dievaluasi secara menyeluruh.

Ia juga mendorong agar pengawasan terhadap syarikah yang bekerja sama dengan Indonesia diperkuat secara signifikan.

"Masalah ini sudah kami prediksi sejak sistem syarikah diberlakukan. Jika sejak awal tidak ada standardisasi layanan yang kuat dan pengawasan lapangan yang ketat, maka akan terus terjadi kekacauan seperti sekarang," kata Dini.

Ia pun menekankan pentingnya standardisasi dan pengawasan ketat untuk mencegah terulangnya kekacauan serupa di masa mendatang.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved