Raja Ampat Terancam, Aktivis Papua Minta Presiden Copot Bahlil dari Kursi Menteri ESDM

TRIBUNGORONRALI.COM-Gelombang protes terhadap aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat kian menguat. Kali ini, sorotan tajam tertuju kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dinilai lamban merespons kerusakan lingkungan di kawasan konservasi kelas dunia itu.

Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Bahlil dari jabatannya. Mereka menyebut Bahlil sebagai “pahlawan kesiangan” karena baru bereaksi setelah isu tambang nikel viral di media sosial dan memicu kemarahan publik.

Julukan ini diberikan di tengah sorotan aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dituding merusak lingkungan.

Jansen Previdea Kareth yang menjadi ketua aliansi itu menilai Bahlil juga punya tanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Baca juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo, Virgo Hari ini Minggu 8 Juni 2025: Cinta, Karier, hingga Keuangan

“Pak Bahlil selama ini diam saja, begitu viral baru bereaksi. Itu namanya pahlawan kesiangan,” kata Jansen, Jumat, (6/6/2025), dikutip dari Tribun Papua.

Menurut Jansen, aksi Bahlil membatasi operasi perusahaan sebagai bentuk pencitraan semata.

“Kerusakan sudah parah, baru sekarang tampil? Kami tak butuh drama, kami butuh tindakan nyata,” ucapnya.

Di samping itu, dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Bahlil dari jabatannya.

“Pak Presiden, ini waktunya bersikap. Copot Bahlil sebelum alam Papua benar-benar musnah."

Jansen dengan tegas mengatakan Raja Ampat bukan tempat eksploitasi tambang, melainkan tanah warisan yang harus dijaga.

Dia menyebut aktivitas pertambangn oleh PT Gag Nikel di Distrik Waigeo Barat telah merusak kawasan konservasi yang diakui dunia sebagai Global Geopark. Kawasan itu dijuluki surga bawah laut dan memiliki ribuan spesies unik.

“UNESCO saja mengakui keistimewaan laut kami, kenapa negara sendiri malah merusaknya?” kata dia mengungkapkan kekecewaannya,

“Kami bukan penonton di tanah sendiri. Hak kami diinjak-injak atas nama investasi."

Jansen mengkritik pedas keterlibatan perusahaan yang berlindung di balik nama BUMN atau BUMD, Dia mendesak seluruh aktivitas tambang segera dihentikan.

“Angkat kaki dari tanah kami! Jangan jadikan nama negara sebagai tameng untuk merusak Papua,” katanya.