Siap-siap! PNS dan Pejabat Negara Tak Lagi Dapat Uang Saku Rapat dan Pulsa

TRIBUNGORONTALO.COM - Kabar terbaru bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat negara.

Mulai tahun 2026 mendatang, mereka tidak lagi akan menerima uang saku untuk kegiatan rapat maupun biaya pulsa.

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran negara yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk tahun depan.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Lisbon Sirait, menjelaskan bahwa standar biaya untuk tahun 2026 ini sejalan dengan upaya efisiensi yang tengah digencarkan oleh pemerintah.

"Standar biaya yang kita lakukan untuk 2026 itu juga sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini," kata Lisbon Sirait dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/6).

Lisbon merinci empat poin utama perubahan dalam SBM 2026, terutama yang berkaitan dengan anggaran rapat.

Pertama, pemerintah akan menghapus alokasi biaya untuk komunikasi atau pulsa.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa situasi pandemi Covid-19 telah berakhir.

Karena itu kata dia kebijakan pemberian biaya pulsa dianggap tidak lagi relevan.

Sebelumnya, selama pandemi, banyak rapat dilakukan secara daring yang memicu adanya alokasi biaya pulsa.

Kedua, uang harian untuk rapat fullday, yaitu pertemuan yang berlangsung minimal delapan jam tanpa menginap, juga dihapus.

Sebelumnya, pada tahun 2025, pemerintah telah mencabut uang saku untuk rapat setengah hari (halfday).

Kini, giliran rapat fullday yang tidak lagi mendapatkan uang harian.

"Di 2025 biaya rapat khususnya uang saku itu kita sudah hapus untuk yang halfday, untuk setengah hari. Dan di 2026 yang fullday pun kita hapus uang sakunya. Jadi, yang ada uang saku sebesar Rp130 ribu per orang per hari itu hanya untuk rapat yang harus menginap atau yang fullboard," tuturnya.

"Ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk belanja barang, rapat-rapat ini masuk kategori belanja barang," tegas Lisbon.

Ketiga, Kemenkeu juga melakukan pemangkasan anggaran honorarium bagi pengelola keuangan di kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp300 miliar atau sekitar 38 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Keempat, SBM 2026 menetapkan uang harian bagi mahasiswa magang di instansi pemerintah sebesar Rp57 ribu per hari.

Namun, realisasinya akan tetap bergantung pada ketersediaan anggaran di masing-masing K/L.

"Kita sih harapannya kementerian/lembaga nanti akan mengalokasikannya sehingga ini (uang saku mahasiswa magang) bisa diberikan. Tapi kalau pertanyaannya wajib apa enggak, ya tentunya tergantung pada ketersediaan anggaran," jelasnya.

Lebih lanjut, Kemenkeu menyadari bahwa kebijakan efisiensi ini berpotensi memengaruhi sektor perhotelan, mengingat kegiatan pemerintahan di hotel diperkirakan akan berkurang.

Namun, Lisbon menegaskan bahwa standar biaya yang ditetapkan telah disesuaikan dengan harga rata-rata penginapan di setiap daerah.

"Memang kegiatan-kegiatan pemerintah yang di hotel itu otomatis berkurang, tetapi sebenarnya pemerintah juga melaksanakan tugas-tugasnya itu tidak melulu harus di luar kantor. Bisa melalui rapat online, Zoom Meeting, tentunya tanpa harus mengorbankan output," bebernya.

"Apakah ini akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi? Tergantung tentunya berapa besar alokasi anggarannya. Karena pemerintah saat ini melakukan efisiensi terhadap aktivitas itu, memang punya dampak terhadap perhotelan atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait," imbuh Lisbon.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga memiliki langkah kompensasi untuk menekan dampak negatif di sektor perhotelan, salah satunya melalui insentif ekonomi yang telah dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto, meskipun rinciannya belum diumumkan. (*)