Amerika Perketat Visa Pelajar China, Tuduhan Mata-Mata dan Antisemitisme Jadi Alasan

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kembali memperketat kebijakan terhadap pelajar asing.

Terbaru, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan langkah "agresif" untuk mencabut visa pelajar yang telah diterbitkan kepada mahasiswa asal China yang sedang menempuh pendidikan di Negeri Paman Sam.

Dalam pernyataan pers singkat pada Rabu (28/5/2025) waktu setempat, Rubio menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS akan bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Pihaknya kata dia secara agresif akan mencabut visa pelajar China, terutama mereka yang diduga memiliki koneksi dengan Partai Komunis China atau belajar di bidang-bidang kritikal.

Tak hanya itu, Rubio juga menambahkan bahwa kriteria visa akan direvisi untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua aplikasi visa di masa depan dari Republik Rakyat China dan Hong Kong.

Menurut berbagai laporan media, Rubio juga mengeluarkan perintah melalui kabel diplomatik pada Selasa lalu kepada seluruh kedutaan besar dan konsulat Amerika di seluruh dunia untuk menghentikan penjadwalan wawancara visa pelajar.

Langkah ini diambil sambil menunggu pemeriksaan profil media sosial para pemohon yang lebih ekstensif.

Upaya terbaru untuk membatasi masuknya mahasiswa internasional ke AS ini dilaporkan didasari klaim bahwa mereka mungkin mempromosikan "antisemitisme" atau mengancam keamanan nasional dengan cara lain.

Kebijakan baru ini sontak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelajar sekolah menengah atas Hong Kong.

Konsultan pendidikan memprediksi adanya pengaturan kelas daring atau kemungkinan penundaan semester bagi mahasiswa internasional.

Menanggapi langkah kontroversial ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada Rabu mendesak Washington untuk "menjaga hak dan kepentingan sah mahasiswa internasional, termasuk mereka yang berasal dari China."

Langkah agresif AS ini semakin menambah daftar panjang kebijakan restriktif terhadap pelajar asing selama pemerintahan Trump.

Dengan alasan keamanan nasional dan kini isu antisemitisme, banyak pihak menilai kebijakan ini berpotensi merusak hubungan diplomatik dan menghambat pertukaran ilmu pengetahuan antar negara.(*)