Polda Gorontalo Bentuk Satgas Anti-Premanisme, Ini Tugasnya

‎TRIBUNGORONTALO.COM – Polda Gorontalo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme.

‎Pembentukan Satgas ini menjadi langkah strategis pihak kepolisian untuk memberantas aksi-aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
‎
‎Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro menyampaikan Satgas Anti-Premanisme bertugas menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari intimidasi kelompok-kelompok preman.
‎
‎“Melalui pembentukan Satgas Anti-Premanisme, kami berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman,” ujar Desmont kepada TribunGorontalo.com, Selasa (13/5/2025).
‎
‎Ia menegaskan, segala bentuk premanisme tidak boleh dibiarkan tumbuh di wilayah hukum Polda Gorontalo.
‎
‎Adapun sasaran utama satgas ini mencakup aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas), perampasan, pengeroyokan, hingga pemerasan.
‎
Sejauh ini, Polda Gorontalo dan jajaran Polres rutin patroli untuk memberikan imbauan kepada masyarakat dan ormas.

Desmont juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan menyampaikan keluhan melalui layanan Hallo Kapolda atau call center masing-masing Polres.
‎
‎“Langkah ini diharapkan mampu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan,” tutupnya.

Baca juga: Oknum Polisi Penganiaya Warga Desa Ilomata Gorontalo Utara Diperiksa Sie Propam

Mahfud MD minta pemerintah tata ulang ormas

Dilansir TribunGorontalo.com dari Kompas.com, Selasa (13/5/2025), maraknya aksi premanisme mendapat perhatian khusus Mahfud MD selaku Pakar Hukum Tata Negara.

Mahfud menyarankan pemerintah melakukan penataan ulang organisasi masyarakat (Ormas). Hal ini bertujuan untuk mencegah menjamurnya premanisme berkedok ormas.

"Bukan hanya premanisme jalanan. Tapi, premanisme narkoba, premanisme hukum, premanisme birokrasi, semuanya ditata dengan baik sama-sama," jelas Mahfud, Senin (5/5/2025).

"Itu saja, jangan hanya premanisme jalanan. Iya (premanisme jalanan) itu jelek. Tapi, yang lebih jelek, di samping itu kan banyak juga yang harus diperbaiki," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas tertentu marak terjadi. 

Sejumlah ormas meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran hingga mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat. 

Terkait masalah BYD, Indonesia baru mengetahui setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendapat aduan dari markas besar BYD di Shenzhen, China, saat kunjungan beberapa waktu lalu.

Menurut Eddy, segala bentuk investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk BYD, seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam hal keamanan. 

Ia menekankan pentingnya menjamin rasa aman bagi investor, agar tidak terjadi kekhawatiran yang dapat memperlambat proses industrialisasi dan hilirisasi di dalam negeri. 

"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," ujar Eddy dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (22/4/2025). 

Banyaknya ormas meresahkan lantas berujung pada penolakan warga terhadap ormas. 

Terbaru, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ditolak di Pulau Dewata.