15 Ribu Siswa Level SMA di Gorontalo Dipastikan Bakal Lulus Tahun Ini

Khusus untuk siswa SMK, Dinas juga telah menyiapkan program magang industri di semester akhir, yang memberikan pengalaman kerja langsung di dunia usaha dan dunia industri.

Menilai proses pendidikan secara keseluruhan, Rusli Nusi menyampaikan bahwa indikator kualitas pendidikan di Gorontalo menunjukkan peningkatan. 

Berdasarkan Rapor Pendidikan 2025, nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Gorontalo kini berada pada kategori "Tuntas Muda", mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pendidikan.

“Kami akan terus berinovasi dan menyusun kebijakan berbasis data, agar mutu lulusan terus meningkat setiap tahun,” tegasnya.

Dengan sisa waktu menjelang pengumuman kelulusan resmi, para siswa dan orang tua diharapkan tetap tenang dan percaya pada proses yang sedang berlangsung secara digital dan transparan melalui sistem nasional.

Partisipasi Pendidikan

Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen lulusan SMA/SMK sederajat tidak melanjutkan kuliah.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI, Munawir Sadzali Razak, menyampaikan keprihatinannya terhadap turunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Gorontalo.

“Pada 2022, APK Gorontalo sempat mencapai 37 persen, namun menurun menjadi 35 persen pada 2024, ,” ujarnya kepada TribunGorontalo.com, Selasa (30/4/2025).

Melihat angka tersebut artinya kata dia, hanya sekitar sepertiga penduduk usia 19–23 tahun yang mengakses perguruan tinggi.

Munawir pun menilai bahwa kondisi ini bukan sekadar statistik, melainkan refleksi dari berbagai tantangan struktural dan sosial.

Salah satu faktor utama adalah masih mahalnya biaya pendidikan, meskipun ada bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

“KIP Kuliah membantu, tapi tidak semua mahasiswa bisa mendapatkannya. Bahkan, tidak selalu cukup untuk menutupi biaya hidup dan kuliah,” jelasnya.

Munawir berharap agar perguruan tinggi di Gorontalo bisa tampil sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau namun tetap berkualitas. 

Pendidikan tinggi bukan hanya soal kewenangan pusat. Pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, juga bisa berperan besar.

(*)