15 Ribu Siswa Level SMA di Gorontalo Dipastikan Bakal Lulus Tahun Ini

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Sebanyak 15.217 siswa-siswi tingkat SMA sederajat di Provinsi Gorontalo dipastikan lulus tahun 2025 ini.

Ribuan siswa kini tengah menanti penetapan kelulusan resmi yang dijadwalkan rampung pada 27 Mei 2025. 

Secara rinci, 15 ribu tersebut terdiri dari 9.942 siswa SMA, 5.240 siswa SMK, dan 35 siswa SLB.

Jumlah tersebut berasal dari total 138 satuan pendidikan, meliputi 71 SMA, 59 SMK, dan 8 SLB.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, ada perbedaan penetapan kelulusan tahun ini. 

Saat ini kata dia sudah menggunakan aplikasi e-ijazah yang merupakan inovasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen.

Melalui sistem ini, pengelolaan ijazah secara elektronik akan terintegrasi nasional.

“Saat ini proses kelulusan masih berjalan karena seluruh data siswa dimasukkan melalui e-ijazah, dan penetapannya akan dilakukan secara resmi paling lambat 27 Mei 2025," ujar Rulsi, Selasa (13/4/2025).

Meski demikian kata Rusli, tiap satuan pendidikan telah menetapkan daftar siswa lulus dan tidak lulus berdasarkan regulasi yang berlaku. 

Untuk sementara, persentase kelulusan serta data sekolah yang mencatat kelulusan 100 persen atau sebaliknya belum dapat diumumkan. 

Hal ini dikarenakan seluruh rekapitulasi kelulusan kini bersifat terpusat dan menunggu proses finalisasi dari sistem e-ijazah.

Meski fokus kelulusan menjadi perhatian, Dinas Pendidikan juga menegaskan pentingnya persiapan pasca-kelulusan. 

“Kami mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun pendidikan vokasi," jelas John Rizal Hasan, Pengelola Ijazah Dinas Pendidikan saat dihubungi terpisah. 

Untuk itu, para guru Bimbingan Konseling memetakan minat dan bakat siswa dengan dukungan Asesmen dari Kemendikdasmen. 

Setiap siswa telah mengikuti Asesmen Bakat dan Minat dan memperoleh sertifikat hasil asesmen, yang dapat digunakan sebagai referensi memilih jurusan kuliah atau bidang kerja yang sesuai.

Khusus untuk siswa SMK, Dinas juga telah menyiapkan program magang industri di semester akhir, yang memberikan pengalaman kerja langsung di dunia usaha dan dunia industri.

Menilai proses pendidikan secara keseluruhan, Rusli Nusi menyampaikan bahwa indikator kualitas pendidikan di Gorontalo menunjukkan peningkatan. 

Berdasarkan Rapor Pendidikan 2025, nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Gorontalo kini berada pada kategori "Tuntas Muda", mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pendidikan.

“Kami akan terus berinovasi dan menyusun kebijakan berbasis data, agar mutu lulusan terus meningkat setiap tahun,” tegasnya.

Dengan sisa waktu menjelang pengumuman kelulusan resmi, para siswa dan orang tua diharapkan tetap tenang dan percaya pada proses yang sedang berlangsung secara digital dan transparan melalui sistem nasional.

Partisipasi Pendidikan

Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen lulusan SMA/SMK sederajat tidak melanjutkan kuliah.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI, Munawir Sadzali Razak, menyampaikan keprihatinannya terhadap turunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Gorontalo.

“Pada 2022, APK Gorontalo sempat mencapai 37 persen, namun menurun menjadi 35 persen pada 2024, ,” ujarnya kepada TribunGorontalo.com, Selasa (30/4/2025).

Melihat angka tersebut artinya kata dia, hanya sekitar sepertiga penduduk usia 19–23 tahun yang mengakses perguruan tinggi.

Munawir pun menilai bahwa kondisi ini bukan sekadar statistik, melainkan refleksi dari berbagai tantangan struktural dan sosial.

Salah satu faktor utama adalah masih mahalnya biaya pendidikan, meskipun ada bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

“KIP Kuliah membantu, tapi tidak semua mahasiswa bisa mendapatkannya. Bahkan, tidak selalu cukup untuk menutupi biaya hidup dan kuliah,” jelasnya.

Munawir berharap agar perguruan tinggi di Gorontalo bisa tampil sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau namun tetap berkualitas. 

Pendidikan tinggi bukan hanya soal kewenangan pusat. Pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, juga bisa berperan besar.

(*)