Petani Kelapa di Gorontalo Lega, Harga Naik Tajam Capai Rp 5 Ribu per Biji

“Kalau kita mengusulkan melalui APBN, hanya dua komoditas ini yang bisa terakomodir, yaitu kelapa dan cengkeh,” kata Hardjun.

Ia menyebutkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, Kabupaten Gorontalo akan mendapatkan program peremajaan dan perluasan tanaman kelapa seluas 100 hektare.

Program serupa juga diusulkan melalui APBD Provinsi maupun langsung ke kementerian.

Namun karena saat ini masih dalam masa efisiensi anggaran, pihak dinas masih menunggu proses normalisasi.

“Makanya kita sementara menunggu. Insyaallah ke depan bisa dibuka lagi untuk anggaran ini,” ujarnya optimis.

Selain pembatasan ekspor, tantangan lain yang dihadapi petani kelapa saat ini adalah maraknya penebangan pohon kelapa untuk kepentingan industri.

Aktivitas ini makin memperparah kelangkaan kelapa di pasaran.

“Banyak kelapa yang ditebang untuk bahan industri. Bahkan dilakukan oleh pihak luar yang tidak kita kenal. Ini jelas memperburuk kondisi,” ungkapnya.

Lebih jauh, Hardjun menyoroti absennya kebijakan penetapan harga minimum untuk komoditas kelapa.

Berbeda dengan jagung dan sawit yang sudah memiliki harga acuan pemerintah, kelapa masih sangat rentan terhadap fluktuasi pasar.

“Kalau ada harga tetap seperti sawit, kita bisa jaga stabilitas harga kelapa. Tapi sampai sekarang belum ada. Jadi kalau harga anjlok, bisa sampai Rp700 per butir,” ujarnya prihatin.

Ia pun mendorong agar pemerintah pusat segera membentuk lembaga atau mekanisme resmi untuk menetapkan harga kelapa nasional, sebagaimana dilakukan untuk komoditas lainnya.

“Kalau ada lembaga yang menetapkan harga kelapa seperti sawit atau jagung, maka tidak bisa lagi turun di bawah harga minimum. Ini penting agar petani tidak terus dirugikan,” tandasnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo tetap berkomitmen untuk mendampingi para petani kelapa.

Berbagai sosialisasi dan bantuan terus digulirkan agar petani tetap semangat dan produktif menghadapi dinamika pasar. (*)