Fakta-fakta Kantor Wilayah BSG Cabang Gorontalo Didemo 30 Mahasiswa

Magister Sains Ekonomi Islam ini menilai, selama 24 tahun Gorontalo berdiri sebagai provinsi, Gorontalo masih memiliki masalah dari segi kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur. 

"Kita tampak masih berada di bawah bayang-bayang Provinsi Sulawesi Utara," ujar Difa. 

Baca juga: BSG Tawarkan Posisi Direksi dan Komisaris ke Adhan Dambea, Begini Reaksi Wali Kota Gorontalo

Realitas itu tercermin pula pada kendali dan pengaruh kita terhadap lembaga keuangan, khususnya Bank SulutGo (BSG). 

Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) terakhir yang diadakan pada tanggal 9 April 2025 di Manado, tidak satu pun perwakilan dari Gorontalo berhasil menembus jajaran direksi maupun komisaris. 

Hal ini segi perekonomian dinilai wajar karena  ditelusuri data, saham pemerintah se-Gorontalo jika digabungkan mencapai sekitar 18,65 persen.

"Angka yang masih kalah jika dibandingkan dengan kepemilikan Bank Mega, yang mencapai 24,82 persen," tuturnya.

Ada perbedaan kontras antara Gorontalo dan Sulut. Pertama pendapatan Sulawesi Utara diproyeksikan mencapai Rp17,697 triliun pada tahun 2025, sedangkan Gorontalo hanya sekitar Rp8,10 triliun. 

"Kedua jumlah penduduk Sulawesi Utara 2,6 juta penduduk, dibandingkan Gorontalo yang hanya  1,23 juta," tambahnya. 

Melihat fakta ini, kata dia, bukan tidak mungkin Gorontalo bisa bangkit dan berkembang. 

Baca juga: Sejumlah Tokoh Pemuda Boalemo Gorontalo Dukung Pemerintah Daerah Tarik Dana dari BSG

Solusi pertama yakni menambah modal untuk meningkatkan daya tawar. 

"Langkah ini memang dapat memberikan dorongan jangka pendek. Penambahan modal bisa meningkatkan posisi tawar dalam struktur kepemilikan dan pengambilan keputusan," jelas Difa. 

Realitas politik yang terjalin erat dengan jajaran direksi dan komisaris, mengindikasikan bahwa solusi semacam ini mungkin tidak cukup untuk melepaskan diri dari ketergantungan jangka panjang.

Soal penarikan saham dan membentuk bank daerah baru kata Difa, butuh analisis dan pertimbangan yang matang, mengingat pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang masih tertinggal. 

Solusi terakhir lainnya adalah, mendirikan badan usaha syariah di bawah naungan Bank SulutGo. 

"Ini adalah opsi alternatif yang patut digalakkan, dengan sejumlah keunggulan strategis yang bisa dikembangkan secara bertahap dan jangka panjang," paparnya. 

Adapun tahapan atas tawaran solusi terakhir ini meliputi:

- Operasi Penuh Berbasis Prinsip Syariah

Seluruh operasional badan usaha akan dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

Pendekatan ini tidak hanya memberikan nilai etis dalam setiap transaksi, tetapi juga diyakini menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan adil.

- Diversifikasi Produk dan Layanan

Dengan menyediakan berbagai produk seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi yang sesuai syariah, badan usaha ini dapat menjangkau segmen pasar yang luas. 

Pelayanan yang terintegrasi memberikan nilai tambah bagi nasabah yang kian sadar pada pentingnya etika serta kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan.

- Kepatuhan Syariah yang Terjamin

Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan memastikan setiap produk dan kegiatan operasional sepenuhnya sesuai dengan hukum syariah. 

Langkah ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, yang tercermin dari dukungan tinggi, seperti survei pada tahun 2024 yang menunjukkan 98 persen penduduk Gorontalo mendukung pengembangan produk keuangan berbasis syariah.

- Status Hukum yang Terpisah dan Diakui Resmi

Dengan memiliki status sebagai entitas perbankan yang terpisah, badan usaha syariah ini mendapatkan legitimasi dan kemudahan dalam pengawasan dari otoritas perbankan. 

Hal ini menjadi modal penting untuk menarik minat investor dan nasabah, serta menjamin keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Di tengah kondisi yang ada, mendirikan badan usaha syariah di bawah payung BSG tampak sebagai opsi yang strategis. 

Model bisnis ini mampu mengambil keuntungan dari sentimen positif masyarakat, inovasi produk keuangan syariah, dan kepatuhan terhadap regulasi syariah yang ketat. 

"Tentunya, untuk mencapai potensi maksimal, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memperkuat sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, serta tata kelola yang profesional dan transparan-terutama mengingat pengaruh politis yang selama ini menghambat perwakilan Gorontalo dalam pengambilan keputusan," tutupnya. 

(TribunGorontalo.com)