Ekonom Muda Gorontalo Inkrianto Mahmud Ingatkan Risiko Tarik Dana dari Bank SulutGo

Menurut Inkrianto, solusi terbaik saat ini bukan menarik diri, melainkan memperkuat posisi tawar Gorontalo di internal BSG, mendorong perbaikan tata kelola, serta mengawal agar lembaga ini tetap berpihak pada rakyat. 

Perlu diketahui, protes terhadap Bank SulutGo mencuat ke permukaan usai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025.

Sejumlah kepala daerah dari Provinsi Gorontalo mulai menyuarakan kekecewaan atas ketimpangan dalam struktur kepemilikan dan representasi daerah di jajaran komisaris dan direksi bank tersebut.

Salah satu pemicunya adalah dominasi pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Utara dalam pengambilan keputusan strategis, meski beberapa pemerintah daerah di Gorontalo—seperti Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Boalemo—merupakan bagian dari pendiri awal BSG dan memiliki saham signifikan.

Ketegangan ini semakin menguat setelah tidak ada satu pun perwakilan dari Gorontalo yang masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris hasil RUPS 2025, meski sebelumnya Gubernur Gorontalo mengusulkan nama calon dari wilayahnya.

Kondisi ini dinilai mencerminkan ketidakadilan struktural dalam pengelolaan lembaga keuangan daerah yang seharusnya mengedepankan semangat kolaboratif antarprovinsi.

Sebagai respons, beberapa kepala daerah menyatakan akan menarik dana daerah dari Bank SulutGo sebagai bentuk evaluasi dan tekanan politik.

Pemerintah Kota Gorontalo menjadi salah satu yang paling awal menyatakan sikap tersebut, disusul oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo (*)