Gorontalo Tinggalkan Bank SulutGo
Ekonom Muda Gorontalo Inkrianto Mahmud Ingatkan Risiko Tarik Dana dari Bank SulutGo
Rencana penarikan dana penyerta modal hingga rekening kas daerah dari Bank SulutGo (BSG) ditanggapi ekonom muda Gorontalo, Inkrianto Mahmud.
Penulis: Arianto Panambang | Editor: Wawan Akuba
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Rencana penarikan dana penyerta modal hingga rekening kas daerah dari Bank SulutGo (BSG) ditanggapi ekonom muda Gorontalo, Inkrianto Mahmud.
Menurutnya rencana penarikan saham dari BSG bukanlah langkah rasional secara ekonomi, apalagi jika didasarkan pada dinamika politis jangka pendek.
Apalagi menurutnya, BSG bukan sekadar lembaga keuangan biasa.
“Ini institusi lokal yang telah menjadi denyut ekonomi Gorontalo selama lebih dari dua dekade. Dari pembiayaan UMKM, simpanan dana kas daerah, hingga kontribusi rutin terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), semua sudah dibuktikan BSG,” ujarnya.
Ia percaya bahwa setiap keputusan ekonomi memiliki biaya tersembunyi.
Baca juga: Miris Ancam Usir jika Tak Turuti Nafsu, Seoarang Ayah di Bekasi Lecehkan Dua Anak Kandung Sejak 2016
Menurutnya, keputusan menarik saham dari BSG mungkin tampak logis untuk kepentingan jangka pendek, namun secara jangka panjang bisa menjadi blunder fiskal.
“Opportunity cost-nya besar. Kita kehilangan dividen, kontrol terhadap ekonomi lokal, dan stabilitas fiskal. Belum lagi dampak sosial ekonomi ke masyarakat bawah,” kata Inkrianto.
Dalam konteks pembangunan daerah, ia menekankan pentingnya intervensi publik dalam sektor strategis seperti perbankan daerah.
“Jangan samakan BSG dengan bank-bank besar. BSG punya kepekaan sosial yang tidak dimiliki institusi keuangan nasional. Mereka paham karakter masyarakat lokal,” tambahnya.
Inkrianto juga menyoroti dimensi politik lokal yang turut membayangi polemik ini.
Ia mengingatkan bahwa tarik-ulur kepentingan antara Sulawesi Utara dan Gorontalo jangan sampai mengorbankan masyarakat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang butuh stabilitas.
“Kalau saham ditarik begitu saja, Pemda kehilangan kursi di RUPS, tak punya pengaruh dalam kebijakan, dan dividen bisa dialihkan ke pemegang saham lain. Gorontalo bisa kehilangan kontrol atas aset strategisnya sendiri,” tegasnya.
Baca juga: Rencana Bangun Bank Gorontalo, Sandiaga Uno hingga Chairul Tanjung Bakal Dilobi
Ia pun mengingatkan soal praktik serupa di daerah lain yang berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari kasus Bank Maluku hingga investasi Pemkab Lombok Barat di PT Indotan, semuanya menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam keputusan fiskal daerah.
“Kalau mau tarik saham, harus ada kajian menyeluruh. Jangan karena tidak ada orang kita di direksi lalu kita lepaskan semua. Ini bukan soal ego, tapi arah pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.