Gorontalo Tinggalkan Bank SulutGo

Ekonom Muda Gorontalo Inkrianto Mahmud Ingatkan Risiko Tarik Dana dari Bank SulutGo

Rencana penarikan dana penyerta modal hingga rekening kas daerah dari Bank SulutGo (BSG) ditanggapi ekonom muda Gorontalo, Inkrianto Mahmud. 

Penulis: Arianto Panambang | Editor: Wawan Akuba
Doc
RUPS BSG - Ekonom Muda Gorontalo, Inkrianto Mahmud saat berada di istana kepresidenan. Ia menyampaikan tanggapannya soal pemerintah yang berencana menarik saham dari BSG. Foto (Dok Pribadi). 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Rencana penarikan dana penyerta modal hingga rekening kas daerah dari Bank SulutGo (BSG) ditanggapi ekonom muda Gorontalo, Inkrianto Mahmud

Menurutnya rencana penarikan saham dari BSG bukanlah langkah rasional secara ekonomi, apalagi jika didasarkan pada dinamika politis jangka pendek.

Apalagi menurutnya, BSG bukan sekadar lembaga keuangan biasa.

“Ini institusi lokal yang telah menjadi denyut ekonomi Gorontalo selama lebih dari dua dekade. Dari pembiayaan UMKM, simpanan dana kas daerah, hingga kontribusi rutin terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), semua sudah dibuktikan BSG,” ujarnya.

Ia percaya bahwa setiap keputusan ekonomi memiliki biaya tersembunyi.

Baca juga: Miris Ancam Usir jika Tak Turuti Nafsu, Seoarang Ayah di Bekasi Lecehkan Dua Anak Kandung Sejak 2016

Menurutnya, keputusan menarik saham dari BSG mungkin tampak logis untuk kepentingan jangka pendek, namun secara jangka panjang bisa menjadi blunder fiskal.

“Opportunity cost-nya besar. Kita kehilangan dividen, kontrol terhadap ekonomi lokal, dan stabilitas fiskal. Belum lagi dampak sosial ekonomi ke masyarakat bawah,” kata Inkrianto.

Dalam konteks pembangunan daerah, ia menekankan pentingnya intervensi publik dalam sektor strategis seperti perbankan daerah.

“Jangan samakan BSG dengan bank-bank besar. BSG punya kepekaan sosial yang tidak dimiliki institusi keuangan nasional. Mereka paham karakter masyarakat lokal,” tambahnya.

Inkrianto juga menyoroti dimensi politik lokal yang turut membayangi polemik ini.

Ia mengingatkan bahwa tarik-ulur kepentingan antara Sulawesi Utara dan Gorontalo jangan sampai mengorbankan masyarakat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang butuh stabilitas.

“Kalau saham ditarik begitu saja, Pemda kehilangan kursi di RUPS, tak punya pengaruh dalam kebijakan, dan dividen bisa dialihkan ke pemegang saham lain. Gorontalo bisa kehilangan kontrol atas aset strategisnya sendiri,” tegasnya.

Baca juga: Rencana Bangun Bank Gorontalo, Sandiaga Uno hingga Chairul Tanjung Bakal Dilobi

Ia pun mengingatkan soal praktik serupa di daerah lain yang berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari kasus Bank Maluku hingga investasi Pemkab Lombok Barat di PT Indotan, semuanya menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam keputusan fiskal daerah.

“Kalau mau tarik saham, harus ada kajian menyeluruh. Jangan karena tidak ada orang kita di direksi lalu kita lepaskan semua. Ini bukan soal ego, tapi arah pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.

Menurut Inkrianto, solusi terbaik saat ini bukan menarik diri, melainkan memperkuat posisi tawar Gorontalo di internal BSG, mendorong perbaikan tata kelola, serta mengawal agar lembaga ini tetap berpihak pada rakyat. 

Perlu diketahui, protes terhadap Bank SulutGo mencuat ke permukaan usai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025.

Sejumlah kepala daerah dari Provinsi Gorontalo mulai menyuarakan kekecewaan atas ketimpangan dalam struktur kepemilikan dan representasi daerah di jajaran komisaris dan direksi bank tersebut.

Salah satu pemicunya adalah dominasi pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Utara dalam pengambilan keputusan strategis, meski beberapa pemerintah daerah di Gorontalo—seperti Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Boalemo—merupakan bagian dari pendiri awal BSG dan memiliki saham signifikan.

Ketegangan ini semakin menguat setelah tidak ada satu pun perwakilan dari Gorontalo yang masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris hasil RUPS 2025, meski sebelumnya Gubernur Gorontalo mengusulkan nama calon dari wilayahnya.

Kondisi ini dinilai mencerminkan ketidakadilan struktural dalam pengelolaan lembaga keuangan daerah yang seharusnya mengedepankan semangat kolaboratif antarprovinsi.

Sebagai respons, beberapa kepala daerah menyatakan akan menarik dana daerah dari Bank SulutGo sebagai bentuk evaluasi dan tekanan politik.

Pemerintah Kota Gorontalo menjadi salah satu yang paling awal menyatakan sikap tersebut, disusul oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo (*)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved