Krisis Politik di Turki Memanas! Lebih dari 1.100 Orang Ditahan, Termasuk Jurnalis

TRIBUNGORONTALO.COM – Ketegangan politik di Turki semakin memuncak setelah lebih dari 1.100 orang, termasuk jurnalis, ditahan oleh pihak kepolisian sejak penangkapan rival utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu. Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, mengonfirmasi hal ini pada Senin (24/3/2025).

Demonstrasi yang awalnya berlangsung di Istanbul telah menyebar ke lebih dari 55 dari 81 provinsi di seluruh negeri.

Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi antihuru-hara semakin intens, menarik perhatian dunia internasional dan memicu kecaman global.

Penangkapan Imamoglu dan Gelombang Protes Nasional

Ekrem Imamoglu, sosok berusia 53 tahun yang populer di kalangan oposisi, telah lama dianggap sebagai satu-satunya kandidat yang berpotensi mengalahkan Erdogan dalam pemilu.

Dalam waktu hanya empat hari, Imamoglu mengalami perubahan drastis: dari wali kota Istanbul—jabatan yang juga menjadi awal karier politik Erdogan—menjadi tahanan.

Ia diinterogasi, dipenjara, dan dicopot dari jabatannya akibat tuduhan korupsi dan keterlibatan dalam aksi terorisme.

Meskipun demikian, pada Minggu (23/3), Imamoglu secara besar-besaran memenangkan suara dalam pemilihan internal Partai Rakyat Republik (CHP) sebagai kandidat presiden untuk pemilu 2028.

Sekitar 15 juta warga berpartisipasi dalam pemilihan ini, menunjukkan dukungan kuat terhadap Imamoglu.

Para pengamat menilai bahwa pemilihan ini menjadi pemicu tindakan keras pemerintah terhadap Imamoglu.

Erdogan, yang telah berkuasa sejak 2003 sebagai perdana menteri dan kemudian presiden, tampaknya merasa terancam oleh popularitas Imamoglu.

Kecaman Internasional dan Gelombang Solidaritas

Penahanan Imamoglu langsung menuai kritik dari komunitas internasional. Jerman mengecamnya sebagai “tidak dapat diterima,” sementara Yunani menyatakan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap kebebasan sipil “tidak bisa ditoleransi.”

Uni Eropa pun mengingatkan Turki untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap norma-norma demokrasi.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis menyebut tindakan tersebut sebagai “serangan serius terhadap demokrasi.”