Matris Lukum Dibebaskan

Matris Lukum Lolos Jerat Kasus Korupsi Benteng Otanaha Gorontalo, Hakim: Terbukti tapi bukan Pidana

Menurut majelis hakim, eks Sekretaris Disparpora Kota Gorontalo itu dibebaskan dari dakwaan setelah melalui proses persidangan yang panjang dan mendal

|
Editor: Wawan Akuba
TribunGorontalo.com/Arianto
Matris Lukum, sosok tersangka korupsi revitalisasi Benteng Otanaha tampak tersenyum saat keluar dari ruang pemeriksaan Kejari Gorontalo/ 

Penulis: Tim Magang UNG (Inayah Mokodongan, Mawar Datunsolang, Nurfiska Rahman, dan Sri Yolanda)

TRIBUNGORONTALO.COM, GorontaloMatris Mahmud Lukum divonis bebas dari perkara kasus korupsi revitalisasi Benteng Otanaha yang selama ini menjadi perhatian publik.

Menurut majelis hakim, eks Sekretaris Disparpora Kota Gorontalo itu dibebaskan dari dakwaan setelah melalui proses persidangan yang panjang dan mendalam.

Matris Lukum dinilai tidak terbukti menerima aliran dana sehingga ia terbebas dari dakwaan primer dan sekunder.

"Terbukti tapi bukan tindakan pidana," ujar majelis hakim saat membacakan putusan, Kamis (20/3/2025).

Hakim menegaskan bahwa meskipun ada unsur yang terbukti, hal tersebut tidak memenuhi kriteria tindak pidana.

Putusan majelis hakim ini sontak membuat keluarga terdakwa bersorak sorai. Kelegaan dan rasa haru menyelimuti suasana persidangan.

Tangisan keluarga memecahkan keheningan di ruang sidang, mencerminkan betapa besar tekanan yang mereka hadapi selama proses hukum berlangsung.

Terdengar suara "Allahu Akbar" beberapa saat setelah hakim mengetuk palu, sebagai ungkapan syukur dari pihak keluarga dan pendukung Matris.

Senyum merekah terlukis di wajah Matris Lukum saat mengetahui dirinya bebas dari jeratan perkara korupsi yang telah membayangi hidupnya dalam beberapa tahun terakhir.

Matris langsung mencium dahi istrinya. Ia juga merangkul kerabatnya dengan erat sebagai bentuk luapan emosi atas putusan yang menguntungkan dirinya.

Sebelumnya, sidang putusan kasus korupsi revitalisasi Benteng Otanaha dimulai pada pukul 12.42 di Ruang Sidang Tipikor: Prof Dr Wirjono Prodjodikori, Pengadilan Hubungan Industrial dan Tipikor Gorontalo, setelah sempat mengalami penundaan.

Terdakwa duduk di kursi tepat di hadapan majelis hakim dengan menggunakan baju berkerah berwarna putih, celana hitam, dan peci nasional, tampak tenang namun penuh harap terhadap keputusan yang akan dijatuhkan.

Suasana sidang pada hari ini cukup ramai dihadiri oleh berbagai pihak termasuk keluarga terdakwa, awak media, serta masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini.

Ruangan dipenuhi oleh para hadirin, termasuk pihak penggugat dan tergugat, kuasa hukum masing-masing, serta saksi-saksi yang sebelumnya memberikan keterangan dalam persidangan.

Beberapa di antaranya terlihat serius menyimak jalannya persidangan, sementara yang lain tampak sesekali berbisik membahas perkembangan kasus yang menjadi sorotan.

Meskipun suasana cukup tegang, jalannya persidangan berlangsung tertib dan teratur sesuai prosedur hukum yang berlaku, menunjukkan profesionalisme dalam menangani perkara ini.

Diketahui, sidang terdakwa Matris Mahmud Lukum, eks Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Gorontalo ini berlangsung di Ruang Sidang Tipikor: Prof Dr Wirjono Prodjodikoro, Pengadilan Hubungan Industrial dan Tipikor Gorontalo.

Pembacaan putusan dengan nomor perkara 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto dijadwalkan pukul 10.00 Wita, namun sempat molor dua jam akibat berbagai pertimbangan teknis dalam persidangan.

Sebagai informasi, Polda Gorontalo menetapkan mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo, Matris Lukum sebagai tersangka korupsi dalam proyek yang menjadi perhatian publik.

Dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang menyeret Matris Lukum ini berkaitan dengan proyek pengembangan (revitalisasi) kawasan wisata Benteng Otanaha, Kota Gorontalo, yang bertujuan meningkatkan daya tarik wisata daerah.

Matris Lukum selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), diduga menjadi tersangka proyek revitalisasi pengembang wisata Benteng Otanaha yang mendapatkan alokasi anggaran cukup besar.

Proyek tersebut dianggarkan tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp 2,2 miliar, namun dalam perjalanannya mengalami permasalahan yang akhirnya berujung pada proses hukum.

Setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terdapat kerugian negara senilai Rp 812.449.998,29 yang menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut.

Namun hasil putusan majelis hakim hari ini, Matris dinyatakan tidak terlibat dalam kasus tersebut berdasarkan bukti yang disajikan selama persidangan.

Tersangka dibebaskan dari dakwaan primer dan sekunder, menandakan bahwa secara hukum ia tidak memiliki keterkaitan langsung dengan dugaan korupsi yang disangkakan.

Adapun barang bukti tetap berlaku dalam tinjauan perkara selanjutnya, yang memungkinkan penyelidikan lebih lanjut terhadap aspek lain dari kasus ini. (*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved