Kuasa Hukum Ungkap Penyebab Matris Lukum Divonis Bebas Kasus Korupsi Revitalisasi Benteng Otanaha

TRIBUNGORONTALO.COM – Kuasa hukum Matris Mahmud Lukum, Jufri, mengungkapkan alasan Matris Mahmud Lukum divonis bebas.

Diketahui, eks Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Gorontalo itu sempat terjerat kasus korupsi revitalisasi Benteng Otanaha.

Namun majelis hakim Pengadilan Tipikor Gorontalo menyatakan Matris Lukum tidak bersalah.

Menurut Jufri, kliennya sejak awal hanya terlibat dalam permasalahan administratif namun itu bukan termasuk tindak pidana korupsi.

Ia menegaskan tanggung jawab utama proyek berada di tangan penyedia jasa. Sementara Matris kala itu menjabat Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kota Gorontalo.

"Sejak awal, kami melihat perkara ini sebagai persoalan administrasi. Dalam fakta persidangan, tidak ada bukti bahwa terdakwa memiliki niat jahat atau menerima aliran dana," ungkapnya saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Kamis (20/3/2025).

"Justru, yang bertanggung jawab atas pekerjaan fisik di lapangan adalah kontraktor sebagai penyedia jasa," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa terdapat dua versi perhitungan kerugian negara dalam kasus ini, yaitu tahun 2018 dan 2024.

Hal ini, menurutnya, semakin menunjukkan bahwa proyek tersebut masih dalam proses administrasi yang seharusnya belum masuk ranah pidana.

Senada dengan Jufri, Rahmat Lukum, kuasa hukum lainnya, menyatakan apresiasinya terhadap putusan majelis hakim yang menilai perbuatan Matris Lukum bukan merupakan tindak pidana korupsi.

"Kami sangat mengapresiasi putusan majelis hakim yang membebaskan klien kami," jelasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Matris Lukum Divonis Bebas dari Kasus Korupsi Revitalisasi Benteng Otanaha Gorontalo

"Jika nantinya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi, kami siap untuk mengajukan perlawanan hukum sesuai prosedur yang berlaku," tambah Rahmat.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari proyek revitalisasi Benteng Otanaha yang dianggarkan pada 2017 dengan nilai Rp 2,2 miliar.

Audit BPK RI menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp812.449.998,29. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa meskipun ada unsur kesalahan dalam proyek tersebut, tindakan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana sehingga membebaskannya dari semua dakwaan. 

Matris Lukum menjalani sidang putusan kasus korupsi revitalisasi Benteng Otanaha di ruang Ruang Sidang Tipikor: Prof Dr Wirjono Prodjodikoro, Pengadilan Hubungan Industrial dan Tipikor Gorontalo, Kamis (20/3/2025) siang.