Penerimaan PPPK Dianggap Beban Negara, DPR RI: Tiap Daerah Punya Kondisi Keuangan Berbeda

TRIBUNGORONTALO.COM -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyebut penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia hanya menjadi beban bagi negara.

PPPK ini sama halnya seperti ASN, mendapatkan gaji yang setara namun di perbedaannya, ASN tetap mendapatkan tunjangan pensiun.

Berbeda dengan PPPK, mereka tak mendapatkan tunjangan pensiun.

Baca juga: 7 Fakta Kasus Kades Hutabohu Gorontalo jadi Calo PPPK, Rustam Pomalingo Dituntut Uang Rp68 Juta

Dilansir dari Kompas.com, penerimaan PPPK dinilai hanya menjadi beban negara oleh anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Taufan Pawe.

Apalagi saat ini sedang terjadi efisiensi anggaran besar-besaran dari pemerintah pusat untuk seluruh lembaga dan kementerian di Indonesia.

Hal tersebut Taufan sampaikan dalam rapat Komisi II DPR bersama pemerintah terkait efisiensi anggaran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). 

"Penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Dan ini linear ke daerah," ungkap Taufan. 

Baca juga: Rapat Pembahasan Tenaga Honorer di Gorontalo Utara, Bakal Diupayakan jadi PPPK

Taufan menjelaskan bahwa negara memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan PPPK, terutama terkait dengan kemampuan fiskal daerah. 

Ia menekankan bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas keuangan yang sama. 

"Artinya, persoalan PPPK ini memang negara harus hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Ya, saya harus mengatakan bahwa tidak semua daerah tidak mampu merealisasikan kebijakan PPPK ini. Banyak daerah, lumayan daerah yang punya kemampuan fiskal," ujar dia.

Baca juga: 2.662 Honorer Pemkab Gorontalo Diperjuangkan Jadi PPPK, Tidak Ada Rencana Merumahkan

Pengawasan Taufan juga mendorong Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berpikir secara visioner dan rasional dalam menangani isu ini. 

"Nah, mungkin di sini, Bapak Kepala BKN, dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasional, dan pemikiran-pemikiran yang visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis," imbuh dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com