Sejumlah Perwira Polri Dipecat Tidak Hormat per Februari 2025, Terlibat Kasus Pemerasan hingga Calo

Mereka adalah mantan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes DPS, AKP YTS selaku mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dan Mantan Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP MEY.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, hasil sidang etik memutuskan Kombes DPS dijatuhi sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

"Sanksi administratif berupa, penempatan dalam tempat khusus selama lima hari terhitung 27 Desember 2024 sampai 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropram Polri dan sudah dijalani pelanggar," kata Trunoyudo dalam konferensi pers, Kamis (2/1).

DPS juga dijatuhi sanksi administratif kedua berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota polri.

Sedangkan AKP YTS juga telah menjalani sidang etik pada Selasa (31/12/2024) hingga Rabu (1/2/2025).

Dari hasil sidang etik, terungkap dalam kasus tersebut, ia terbukti telah mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menyalahgunakan narkoba.

Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut, Yudhy melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya.

Sedangkan AKBP MEY berperan mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari WNA maupun WNI yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.

"Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan pembebasan atau pelepasannya," ujar Trunoyudo.

"Sanksi administratif kedua pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota polri," ucap dia.

Ketiganya juga mengajukan banding atas putusan PTDH tersebut.

Baca juga: 12 Pelanggaran Lalu Lintas jadi Sasaran Operasi Otanaha Gorontalo Dimulai Hari Ini 10 Februari

Calo Penerimaan Anggota Polri

Mengutip pemberitaan Antara, Minggu (9/2/2025). Polda Sulteng telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap AKP M yang terbukti terlibat calo penerimaan anggota Polri.

Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Pol. Djoko Wienartono di Palu mengatakan, Polda Sulteng telah memutus perkara dalam sidang kode etik pelanggaran yang dilakukan polisi tersebut.

"AKP M telah diputus PTDH dalam sidang kode etik pada Kamis 6 Februari 2025 karena sebagai calo penerimaan anggota Polri," katanya.

Menurutnya, kasus AKP M terjadi pada tahun 2022 atau saat ada penerimaan anggota Polri tahun 2022.