Swasembada Pangan
Presiden Prabowo Perintahkan Setop Impor Beras Hingga Gula di Tahun 2025
Presiden Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk mulai setop impor beras. Sebab di tahun kedua swasembada pangan di Indonesia bisa terlaksana
Berbeda dengan lahan pertanian di kawasan pegunungan.
"Karena kalau rawa itu enggak perlu mikir air, sudah ada airnya. Kalau di gunung-gunung, di mana-mana kan kadang susah harus bikin irigasi dan seterusnya," tutur Sudaryono.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim tak akan ada impor beras, jagung, gula, hingga garam di tahun 2025.
Baca juga: Sagu di Gorontalo Utara Bisa Jadi Alternatif Pangan Selain Beras, Karbohidratnya Tinggi
Hal ini sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terkait pangan, di Istana Negara, Senin (30/12/2024).
"Alhamdulillah dalam ratas yang pertama kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? Tahun depan, tidak impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam," kata Zulhas.
Zulhas memaparkan bahwa produksi beras nasional menunjukkan tren positif, menjadi dasar untuk menghentikan impor beras.
Selain itu, ratas tersebut juga menghasilkan kebijakan penting terkait harga hasil produksi petani.
“Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden kabar gembira untuk para petani harga gabah sudah disepakati naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 harga HPP beras. Kedua, jagung disepakati harganya naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500,” ungkap Menko Zulhas.
Keputusan lainnya adalah pemerintah akan menampung seluruh produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan.
“Hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Zulhas.
Zulhas juga sempat mengatakan panen raya mendatang menjadi momentum yang strategis dalam memperkuat stok beras nasional.
Oleh karena itu, selain menekankan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah, Zulhas menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung swasembada pangan, khususnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.
"Lahan baku sawah kita, kurang lebih luasnya 7,4 hektare, karena ada perubahan alih fungsi, kita minta pemda menjaga betul agar sawah kita tidak berubah fungsi," kata dia.
"Jangan coba-coba merubah atau mengalih fungsi lahan pertanian. Apalagi irigasinya bagus yang sudah dibangun sedemikian rupa. Tiba-tiba dialihkan. Kita minta betul masyarakat untuk mengawasi. Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah," tegasnya.
Jika mengulik catatan BPS dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (20/1), sepanjang tahun 2024 Indonesia mengimpor sebanyak 4,52 juta ton beras.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.