Fakta-Fakta Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan di Korea Selatan

TRIBUNGORONTALO.COM -- Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, ditangkap oleh pihak berwenang, pada Rabu (14/01/2025).

Penangkapan ini terkait dugaan pemberontakan setelah berusaha memberlakukan undang-undang darurat militer pada Desember lalu.

Berikut adalah fakta-fakta penting seputar penangkapan ini:

Tuduhan Pemberontakan

Yoon ditangkap atas tuduhan pemberontakan terkait langkahnya untuk mengeluarkan dekrit darurat militer pada 3 Desember 2024.

Keputusan ini dipertanyakan oleh pihak berwenang yang menilai bahwa tindakan tersebut melanggar konstitusi.

Penyelidikan oleh CIO

Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang menyelidiki keputusan darurat militer Yoon, berperan utama dalam penangkapan ini.

CIO menyelidiki tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan Yoon.

Penolakan Yoon dan Pengacaranya

Yoon dan tim pengacaranya berpendapat bahwa penyelidikan tersebut ilegal.

Mereka menyatakan bahwa CIO tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus ini karena tidak ada dasar hukum yang mencakup pemberontakan dalam daftar pelanggaran yang dapat diselidiki oleh lembaga tersebut.

Perselisihan Hukum

Yoon dan pengacaranya mengajukan keluhan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau keabsahan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan distrik Seoul.

Mereka berargumen bahwa surat perintah tersebut inkonstitusional, mengingat pengecualian terhadap dua klausul dalam Undang-Undang Prosedur Pidana yang membatasi penyitaan dan penggeledahan yang berkaitan dengan informasi militer atau rahasia negara.

Tantangan pada Eksekusi Penangkapan

Sebelum penangkapan dilakukan, pada 3 Januari 2025, pasukan keamanan presiden dan penjaga militer menghalangi usaha penangkapan Yoon selama lebih dari enam jam.

Ini memunculkan ketegangan hukum mengenai sahnya surat perintah tersebut dan kewenangan CIO untuk mengeksekusinya.

CIO Minta Bantuan Polisi

Setelah gagal mengeksekusi surat perintah penangkapan sendiri, CIO meminta bantuan polisi untuk melaksanakan penangkapan.

Polisi mengakui adanya sengketa hukum terkait pemindahan pelaksanaan surat perintah, namun mereka sepakat untuk berkonsultasi dengan CIO lebih lanjut.

Tuduhan Inkonsistensi

Pihak pengacara Yoon menilai bahwa upaya pemindahan eksekusi penangkapan ini merupakan pengakuan dari CIO bahwa penyelidikan dan surat perintah tersebut tidak sah.

Yoon dan pengacaranya menyatakan bahwa proses hukum ini tidak sah dan akan mengajukan banding.

Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Distrik

Mahkamah Konstitusi kini meninjau keluhan dari pengacara Yoon mengenai keabsahan surat perintah penangkapan.

Di sisi lain, Pengadilan Distrik Barat Seoul sebelumnya menolak klaim serupa, menyatakan bahwa tuduhan pemberontakan termasuk dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan yang dapat diselidiki oleh CIO. (*)