Triliunan Rupiah Habis untuk Pilkada Serentak, Prabowo Usul DPRD Saja yang Milih Kepala Daerah

Sejak tahun lalu, Kemendagri telah meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran pilkada serentak sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.

Tito menjelaskan, ini merupakan siasat supaya pemerintah daerah (pemda) tak mengalami beban anggaran terlalu besar.

Dalam data yang dipaparkan Tito pada forum tersebut, sebanyak 541 pemda sudah menganggarkan total Rp 28,75 triliun dana Pilkada 2024 untuk KPU masing-masing wilayah.

Pada sisi pengawasan, 518 pemda menyiapkan anggaran sejumlah Rp 8,55 triliun buat Bawaslu setempat. Di luar itu, masih ada 23 pemda yang seluruhnya ada di Aceh yang belum meneken NPHD dengan Panwaslu.

Dari sisi pengamanan, 314 pemda sudah mengalokasikan dana Rp 871,66 miliar untuk TNI pada kesatuan setempat. Kemudian, 333 pemda telah menyediakan dana Rp 2,83 triliun untuk kepolisian setempat.

Total sekitar Rp 41 triliun dana pemda untuk melaksanakan pilkada di masing-masing wilayah itu kemungkinan masih dapat bertambah, karena sebagaimana tampak dalam data di atas, belum semua pemda meneken NPHD dengan pemangku kepentingan terkait.

Tito meminta jajarannya agar memastikan realisasi anggaran tidak macet demi kelangsungan Pilkada 2024. Ia mengamini, pemenuhan anggaran untuk Pilkada memang menjadi masalah rumit sejak pilkada sebelumnya. (*)