Gaji Aparat Desa Kabupaten Gorontalo Dirapel Tahun 2025, yang tak Setuju Diminta Menyurat ke Bupati

"Kami terjadi begini karena adanya pilkada. Kalau tidak ada pilkada tidak ada masalah ini," kata Nelson.

Demi meyakinkan para pengunjuk rasa, Nelson menjelaskan bahwa untuk menyukseskan Pilkada Gorontalo, pemerintah menggelontorkan dana Rp 30 miliar. 

"30 miliar kami bayarkan," kata dia. 

Bupati dua periode itu pun berkelakar jika siapapun dalam kondisi tersebut, tentu juga akan mengalami kesulitan yang sama dalam membayar anggaran aparat desa. 

"Saya yakin dan percaya, siapapun bupati tidak bisa membayarkan ini, karena ini kita punya beban pilkada Rp 30 miliar," katanya. 

Nelson pun mengungkapkan jika pembayaran akan dilakukan pada tahun depan yang kini tinggal 20 hari lagi. 

"Kita bayuarkan rapel," ucap Neslon. 

Ia menegaskan bahwa jika ada aparat desa yang tidak setuju dibayarkan pada tahun depan, maka diminta menyurat ke pihaknya. 

"Ini tinggal 20 hari tahun depan. Tidak mungki bupati ataupun anggota dewan menyepelakan hak-hak anda," ucapnya. (*)