Gaji Aparat Desa Kabupaten Gorontalo Dirapel Tahun 2025, yang tak Setuju Diminta Menyurat ke Bupati

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menegaskan pembayaran gaji aparat desa di wilayah tersebut akan dirapel pada tahun 2025. 

Hal itu disampaikan langsung Nelson Pomalingo dihadapan ratusan aparat desa yang unjuk rasa siang tadi sekitaran Menara Limboto, Senin (09/12/2024). 

Meski saat menyampaikan hal itu Nelson disahut oleh para apart desa, namun ia mengulang-ulang terus janji tersebut. 

"Insa allah tahun depan. Tahun depan tinggal 20 hari, itu kita bayarkan rapel apalagi menghadapi bulan puasa. Uang itu kami tidak ambil," ucap Nelson dengan pengeras suara. 

Perlu diketahui, bahwa Nelson Pomalingo mendatangi ratusan masa pengunjuk rasa di bawah Menara Limboto.

Sejumlah aparat keamanan berjaga di sampingnya, juga ada Pejabat Sekda Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome. 

Para aparatur desa berseragam keki itu tampak emosi lantaran gaji mereka telah tertunda pembayarannya sejak Oktober 2024.

Meski pemerintah saat ini tengah berupaya membayar gaji untuk satu bulan yang tertunggak, namun aparat desa tidak juga puas. 

"Saya tegaskan, bahwa ini tidak dikorupsi oleh bupati atau anggota dewan. Tidak ada korupsi di situ. kami tidak mengambil bapak ibu sekalian," ucap Nelson. 

Nelson meminta agar aparat desa menerima keputusan pembayaran gaji pada 2025 tersebut. Ia pun meminta agar para aparatur desa meneriakan kata "setuju". 

Para aparat desa lantar malah mengaku tak setuju dibayarkan tahun depan. Sehingga Nelson pun meminta agar aparat yang tak setuju bisa menyurat. 

Belum terkonfirmasi maksud dari Nelson terkait permintaan menyurat ini. Namun ia menekankan, jika tak setuju maka gaji pun tidak akan dibayarkan. 

Gara-gara Pilkada

Neslon Pomalingo yang juga calon Gubernur Gorontalo ini menjelaskan, bahwa keterlambatan gaji aparat desa bukan karena dananya dikorupsi olehnya ataupun oleh anggota dewan. 

"Saya tegaskan, bahwa ini tidak dikorupsi oleh bupati atau anggota dewan. Tidak ada korupsi di situ. kami tidak mengambil hak bapak ibu sekalian," ungkap Nelson dengan lantang. 

Nelson hanya menjelaskan jika keuangan daerah memang sedang terseok lantaran adanya perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada). 

"Kami terjadi begini karena adanya pilkada. Kalau tidak ada pilkada tidak ada masalah ini," kata Nelson.

Demi meyakinkan para pengunjuk rasa, Nelson menjelaskan bahwa untuk menyukseskan Pilkada Gorontalo, pemerintah menggelontorkan dana Rp 30 miliar. 

"30 miliar kami bayarkan," kata dia. 

Bupati dua periode itu pun berkelakar jika siapapun dalam kondisi tersebut, tentu juga akan mengalami kesulitan yang sama dalam membayar anggaran aparat desa. 

"Saya yakin dan percaya, siapapun bupati tidak bisa membayarkan ini, karena ini kita punya beban pilkada Rp 30 miliar," katanya. 

Nelson pun mengungkapkan jika pembayaran akan dilakukan pada tahun depan yang kini tinggal 20 hari lagi. 

"Kita bayuarkan rapel," ucap Neslon. 

Ia menegaskan bahwa jika ada aparat desa yang tidak setuju dibayarkan pada tahun depan, maka diminta menyurat ke pihaknya. 

"Ini tinggal 20 hari tahun depan. Tidak mungki bupati ataupun anggota dewan menyepelakan hak-hak anda," ucapnya. (*)