Kata Jokowi Soal Dugaan Partai Cokelat Terlibat di Pilkada 2024, Minta Buktikan dan Laporkan

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang hadir dalam acara tersebut juga memilih untuk tidak memberikan komentar dan mengikuti langkah Listyo

Kata Aktivis: Semangat Reformasi Mundur

Aktivis Hak Asasi Manusia Usman Hamid memandang wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI semakin memundurkan agenda Reformasi jauh ke belakang.

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia itu, tugas TNI dan Polri sangat berbeda. TNI, kata Usman, dilatih, dididik, didanai, dan dipersenjatai sebagai alat negara di bidang pertahanan negara. 

Sasaran TNI adalah ancaman nyata dari musuh luar negeri. Sedangkan Polri, lanjutnya, dilatih, dididik, didanai, dan dipersenjatai sebagai alat negara di bidang keamanan. 

Sasaran Polri adalah tantangan dalam negeri seperti pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum. Menurut Usman, cita-cita Reformasi mendasari pemisahan Polri dari TNI/ABRI.

Sehingga integrasi kedua institusi tersebut akan membuat keduanya sama-sama tidak profesional. Bahkan menurutnya sekarang saja masih ada banyak kasus penyimpangan dari tugaspokok dan fungsi berbeda tersebut. 

"Wacana itu jelas semakin memundurkan Reformasi jauh ke belakang," kata Usman.

Usman juga pernah menyampaikan catatannya terkait 26 tahun Reformasi pada Mei 2024 lalu.  Ia memandang saat itu Reformasi telah berjalan putar balik setelah 26 tahun.

Usman mengatakan pada Selasa (21/5/2024) lalu, seharusnya menandai 26 tahun lahirnya era Reformasi yang menjadi sebuah tonggak penting dalam sejarah Indonesia.  Namun kebebasan sipil yang diperjuangkan para mahasiswa dan masyarakat 26 tahun lalu justru kian terancam.

"Hal-hal yang diperjuangkan reformasi, seperti penegakan supremasi hukum, kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, dan penghormatan HAM, termasuk pengusutan kasus-kasus pelanggaran berat, kini terasa kian jauh dari jangkauan," kata Usman.

"Reformasi putar balik. Alih-alih menjamin hak untuk mengkritik, dan mengontrol kebijakan, negara malah menyempitkan ruang sipil, mengabaikan cita-cita Reformasi," sambung dia.

Polri  belakangan dituding sebagai "Parcok" atau Partai Coklat.

Istilah ini disebut pertama kali oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyinggung soal pergerakan “partai coklat” perlu diantisipasi.

Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).