PLN Dorong Pemerintah Dukung Industri, Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

TRIBUNGORONTALO.COM - Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha mengatakan bahwa selama ini, konsumsi listrik domestik cenderung didominasi kebutuhan konsumsi rumah tangga. 

”Ini artinya, listrik itu hanya dipakai untuk konsumsi, tumbuhnya hanya di rumah tangga,” tutur dalam diskusi Kompas100 CEO Forum Powered by PLN 2024 di Jakarta, Selasa (26/11/2024) seperti diwartakan Kompas.id, Rabu (27/11/2024).

Berdasarkan data dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi listrik Indonesia sekitar 4,5 persen atau lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang berada pada level 5 persen. 

“Inilah waktunya, industri didukung pemerintah sehingga pertumbuhan 8 persen ini bukan ditopang oleh pertumbuhan rumah tangga, melainkan industri-industri besar,” ujarnya. 

Edwin menyebutkan, dengan cara itu, pertumbuhan listrik bisa mencapai 10 persen. Ini akan terjadi apabila pemerintah memberikan insentif dari berbagai sisi. 

Di sisi lain, terdapat peluang bagi industri domestik untuk bertumbuh dengan turut menopang proses transisi energi, khususnya terkait penyediaan teknologi. 

Hal itu akan memberikan efek berganda bagi industri manufaktur domestik sekaligus meminimalkan biaya impor.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sumedi Andono Mulyo menambahkan, terdapat beberapa tahapan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan rantai nilai produksi, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, logistik, hingga pasar. 

Dalam hal tersebut, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha mengingat upaya yang selama ini telah ditempuh hanya berhenti pada tahapan produksi.

Selain itu, transformasi digital juga akan memfasilitasi upaya peningkatan rantai nilai tersebut sehingga dapat mengakumulasi nilai tambah, pendapatan, tabungan, dan investasi. 

Beberapa komoditas unggulan yang akan disasar pemerintah di antaranya adalah tambang, agro, perikanan, serta pariwisata.

”Kalau rantai nilai ini bisa dibangun, kerja sama antara petani, pelaku usaha, pemerintah, dan dinas dari pemerintah daerah, rantai nilai ini menjadi fondasi untuk mencapai 8 persen sekaligus menguatkan ekonomi di tingkat menengah,” katanya. 

Sumedi menyebutkan, hal itu terjadi mengingat ekonomi ditopang pendapatan kelas menengah yang kini banyak mengalami turun kelas.

Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan pelaku bisnis agar dapat memberikan nilai tambah secara optimal. 

Artinya, arah pembangunan dari pemerintah harus sejalan dengan agenda dunia usaha atau mempertemukan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply).