Debat Pilkada Kabupaten Gorontalo

Strategi 4 Paslon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

Hal itu terungkap dalam debat pedana Paslon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo yang digelar malam ini, Rabu (30/10/2024). 

Penulis: Jefry Potabuga | Editor: Wawan Akuba
FOTO Live KPU
Potret debat Pilkada Kabupaten Gorontalo, Rabu malam (30/10/2024). 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -– Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo mengungkapkan strategi khusus untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal itu terungkap dalam debat pedana Paslon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo yang digelar malam ini, Rabu (30/10/2024). 

Terutama karena berdasarkan data, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gorontalo terus meningkat selama empat tahun terakhir.

Bahkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 615 kasus.

Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah dan para pemimpin yang akan terpilih.

Syam T Ase-Sohidin misalnya, menyampaikan rencananya untuk membentuk rumah aman di setiap kecamatan, dilengkapi fasilitas lengkap, mulai dari psikolog, tokoh agama, aparat kepolisian, hingga tenaga hukum.

“Rumah aman ini akan menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan, sehingga mereka bisa mendapatkan pendampingan dan layanan yang mereka butuhkan,” tegas Syam.

Tak hanya itu, Syam juga berkomitmen melibatkan akademisi dan aparat penegak hukum dalam tim khusus yang dibentuk untuk menekan angka kekerasan di masyarakat.

Sofyan Puhi - Tonny S Junus akan berfokus pada upaya penganggaran berbasis gender.

Dalam paparannya, ia menegaskan pentingnya Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk mendorong pengelolaan anggaran yang lebih berkeadilan.

“ARG akan memungkinkan kita untuk memperkuat program perlindungan anak dan perempuan secara lebih efektif,” ujar Sofyan.

Lalu Roni Sampir dan Adnan Entengo melihat bahwa penguatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak dan perempuan sangatlah penting.

"OPD harus memiliki anggaran dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan intervensi langsung di lapangan," jelas Roni.

Ia menambahkan, pengawasan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati nantinya akan memastikan bahwa seluruh desa di bawah pengelolaan OPD dapat memberikan perlindungan yang dibutuhkan.

Terakhir untuk Hendra Hemeto - Wasito Sumawiyono, menyampaikan dukungan terhadap pendekatan berbasis desa.

Ia menekankan pentingnya penyuluhan rutin serta pembentukan tim perlindungan anak di tingkat desa.

“Tim ini akan menjadi ujung tombak dalam mencegah kekerasan sejak dini, karena mereka bekerja langsung di tengah masyarakat,” ungkapnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved