Transformasi Digital di Gorontalo Jadi Sorotan di Debat Calon Gubernur

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Sesi debat calon gubernur Gorontalo, pertanyaan terkait percepatan transformasi digital mengemuka sebagai isu penting.

Terutama karena Gorontalo saat ini berada di posisi indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3.22 dengan predikat “baik” dari Kementerian PAN-RB.

Sementara predikat “sangat baik” berada di angka 3.50, yang mencerminkan tingkat efektivitas penggunaan teknologi dalam pemerintahan.

Dalam debat tersebut, para kandidat memaparkan visi dan strategi mereka, termasuk tantangan keamanan internet di Gorontalo, guna meningkatkan efektivitas layanan publik berbasis digital.

Pertanyaan yang Diajukan:

"Menurut data dari Kemenpan-RB, Gorontalo memiliki indeks SPBE 3.22 dengan predikat ‘baik’, sementara kategori ‘sangat baik’ adalah 3.50. Jika Anda terpilih sebagai gubernur, apa strategi untuk mempercepat penggunaan teknologi informasi di pemerintahan Gorontalo?"

Jawaban dari Paslon Nomor 4: Gusnar Ismail - Idah Syahidah

Gusnar Ismail memberikan penekanan besar pada aspek keamanan jaringan internet.

Menurutnya, pengamanan cakupan internet mutlak untuk menjaga stabilitas layanan digital.

"Kami berencana bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan sistem digital di Gorontalo terlindungi dari ancaman," kata Gusnar. 

Menurutnya, tanpa infrastruktur internet yang aman, potensi kebocoran data dan gangguan layanan dapat mengancam seluruh sistem pelayanan berbasis teknologi.

Lebih lanjut, Gusnar menjelaskan bahwa transformasi digital di setiap sektor pelayanan publik menjadi prioritasnya.

"Pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga rekrutmen SDM pemerintahan akan kami optimalkan secara digital," katanya.

Pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas SDM agar mereka tidak hanya mampu bekerja dengan sistem yang ada tetapi juga meminimalkan potensi kebocoran anggaran melalui tata kelola yang transparan.

"Sistem pelayanan digital ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutup Gusnar.