Guru Besar Fakultas Hukum UNG Berorasi Ilmiah di Rapat Senat demi Semarakkan Dies Natalies

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Guru besar Fakultas Hukum UNG berorasi ilmiah di rapat senat terbuka untuk memeriahkan acara dies natalis Fakultas Hukum.

Saat ini, Fakultas Hukum UNG tengah mengadakan dies natalis yang ke-10 tahun berdirinya fakultas ini.

banyak penghargaan yang didapatkan selama Fakultas UNG berdiri.

Baca juga: Dekan Fakultas Hukum UNG Paparkan Pencapaian Fakultas Selama Satu Dekade

Sehingganya, untuk memperingati 10 tahunnya berdiri, Fakultas Hukum UNG menggelar rapat terbuka, Selasa (24/9/2024).

Dalam rapat terbuka tersebut diisi dengan orasi oleh salah satu guru besar Fakultas Hukum UNG, Nur Mohammad Kasim

Nur membawakan judul tradisi huyula sebagai instrumen pengelolaan wakaf berbasis kearifan lokal.

Dalam orasinya itu, Nur banyak menyampaikan pandangan terkait wakaf dan potensi yang dimiliki dari wakaf tersebut.

Baca juga: Universitas Negeri Gorontalo Gelar Festival Pertanian Regeneratif

Menurutnya secara bahasa, judul orasinya mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum islam dan hukum adat.

“Pengembangan ilmu hukum melalui pemberian masukan yang bersifat konstruktif terhadap wakaf dalam hal ini pemerintah, agar serius menangani wakaf dalam rangka implementasi Undang-Undang wakaf yang selama ini belum maksimal permberlakuannya dalam masyarakat,” ujarnya.

Semangat gotong royong dalam tradisi huyula dapat diterapkan dalam berbagai tahapan pengelolaan wakaf. 

Diantaranya dengan masyarakat berpartisipasi secara sukarela dalam mengelola aset wakaf seperti tanah, bangunan atau sumber daya lainnya agar hasilnya optimal.

Baca juga: Cerita Saripudin, Alumnus Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo Peraih Beasiswa S2

“Nilai-nilai yang dipegang dalam huyula seperti kebersamaan, tanggung jawab kolektif dan saling membantu sangat sesuai dengan prinsip dasar wakaf bertujuan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat umum," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Nur, perlu dilakukan peninjauan kembali UU wakaf karena belum mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Aturan hukum yang diciptakan harus memberikan ruang lingkup yang luas bagi pengelolaan wakaf, serta upaya membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola dan menjaga aset wakaf tersebut.

Baca juga: Universitas Negeri Gorontalo Gelar Pentas Seni Menuju Peksiminas XVII

“Selain itu Pemerintah Daerah khususnya di Gorontalo perlu berkolaborasi dengan lembaga pengelola wakaf dan komunitas adat. Hal ini untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan wakaf berbasis huyula. Kolaborasi dapat mendorong munculnya program-program pemberdayaan ekonomi, berbasis wakaf yang relevan dengan kebutuhan lokal,” pungkasnya. 

Baca juga: 222 Mahasiswa Kesmas Universitas Negeri Gorontalo Jalani Magang di 47 Instansi, Begini Misinya

(ADV)