6 Juta Data NPWP Bocor dan Dijual, Kepercayaan Wajib Pajak Terancam

TRIBUNGORONTALO.COM -- Dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 6 juta yang dijual dengan harga sekitar Rp 150 juta mengkhawatirkan banyak pihak.

Insiden ini berpotensi merusak kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi penerimaan negara.

Menurut Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, kebocoran data ini akan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga kerahasiaan data wajib pajak.

Padahal, kerahasiaan data tersebut telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Prianto mengingatkan bahwa pejabat yang lalai menjaga data bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU tersebut.

“Kejadian ini bisa membuat wajib pajak merasa pemerintah tidak kompeten dalam menjaga privasi mereka, yang akhirnya menurunkan kepercayaan dan potensi penerimaan negara,” ujarnya.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat penting dalam menciptakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) maupun kepatuhan koperatif (cooperative compliance).

Dengan adanya kebocoran ini, menurut Prianto, tantangan dalam pengumpulan pajak akan semakin berat karena munculnya ketidakpercayaan wajib pajak.

Data Bocor dari Tokoh-Tokoh Penting

Dalam laporan awal, data yang bocor termasuk informasi dari sejumlah tokoh penting, seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal ini pertama kali diungkap oleh konsultan keamanan siber, Teguh Aprianto, melalui akun X (Twitter)-nya.

Teguh menyebutkan bahwa data yang dijual mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email. “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta,” tulisnya.

Pemerintah Bantah Kebocoran

Menanggapi laporan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah adanya kebocoran data NPWP dari sistem mereka.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, mengatakan bahwa tidak ada indikasi kebocoran data dari sistem informasi DJP berdasarkan data log access selama enam tahun terakhir.